Biadab, Anjing dipakaikan Sorban, Ulama Malaysia Murka


Mufti atau ulama di Selangor, Malaysia, murka dengan beredarnya sejumlah foto anjing berjubah dan bersorban. Tindakan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam.

Seorang ulama Malaysia yang marah dengan beredarnya foto-foto tersebut adalah Mohammad Tamyes Abdul Wahid, mufti Selangor. Foto-foto yang beredar di media sosial di Malaysia itu merupakan ulah biadab orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Ini benar-benar tindakan menjijikkan, tidak menghormati ulama. Mereka menunjukkan protes dengan membuat gerakan yang menghini seperti ini, tetapi mereka tidak berani berhadapan dengan ulama dan berdebat tentang masalah ini," katanya, seperti dikutip kantor berita Bernama, Jumat (24/10/2014).

Munculnya foto-foto itu, diduga sebagai buntut polemik aksi menyentuh anjing dari sejumlah masyarakat Muslim di negara itu.

Gerakan menyentuh anjing yang berlangsung beberapa hari lalu itu memicu kontroversi, karena anjing dianggap hewan perliharaan yang rawan mengeluarkan cairan najis, terutama dari air liurnya.

Mohamad Tamyes mengatakan umat Islam di Malaysia tidak diperbolehkan menyentuh anjing, karena hewan itu tidak pernah diizinkan untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan di Malaysia.

Sebaliknya, anjing hanya diizinkan untuk dikandangkan yang setiap saat digunakan untuk berburu atau menjadi hewan penjaga.

"Jika kita tetap berpelukan seperti hal (memeluk) kucing dan membawanya ke rumah kita, itu haram dan malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing," imbuh dia. (*sindo/bernama)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

noreply@blogger.com (Azzwal Azans) 24 Oct, 2014


-
Source: http://www.atjehcyber.net/2014/10/biadab-anjing-dipakaikan-sorban-ulama.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Ini Yang Bikin AS Tepuk Jidat Hadapi ISIS


Daulah Islam (atau juga dikenal dengan nama ISIS) telah menjadi "kelompok teroris terkaya di dunia dengan pendapatan mencapai puluhan juta dolar AS per bulan dari penjualan minyak mentah di pasar gelap," kata sejumlah pejabat Amerika Serikat pada Kamis.

Daulah Islam mendapatkan setidaknya satu juta dolar AS per hari dari minyak mentah yang didapat di Suriah dan Irak, kata David Cohen, pejabat kementerian keuangan Amerika Serikat yang mengurusi informasi intelejen sumber finansial terorisme, lapor AFP.

Selain dari minyak mentah, Daulah Islam juga memperoleh sumber keuangan dari penarikan pajak warga di wilayah yang dikuasainya dan juga dari uang tebusan tawanan.

Karena diversifikasi sumber pendapatan itulah Amerika Serikat kesulitan untuk menghambat aliran dana ke kelompok Daulah Islam.

"ISIS adalah organisasi teroris dengan sistem keuangan terbaik yang pernah kami hadapi," kata Cohen.

Sementara itu Marwan Muasher, wakil kepala organisasi Carnegie Endowment for International Peace mengatakan bahwa Daulah Islam saat ini "dinilai sebagai organisasi teroris paling kaya dengan sistem finansial paling rumit di dunia."

Tidak seperti Al-Qaeda, Daulah Islam tidak mendapatkan uang dari sumbangan sukarela orang-orang kaya di negara-negaraArab.

Kelompok tersebut mampu menjual 50.000 barel minyak mentah per hari dan dijual "dengan harga jauh di bawah pasaran kepada para perantara--beberapa di antaranya dari Turki--untuk kemudian dijual kembali."

Pembeli minyak mentah milik Daulah Islam juga berasal dari pihak yang menjadi musuh di medan peperangan. Salah satunya adalah pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Pada tahun ini, ISIS juga memperoleh 20 juta dolar AS dari hasil tebusan para tawanan. Selain itu, mereka juga menarik pajak dari pengusaha lokal melalui "jaringan pemerasan yang rumit."

Salah satu upaya Amerika Serikat memotong aliran dana ke Daulah Islam adalah melalui kerja sama dengan pemerintah Turki untuk menghentikan penyelundupan minyak mentah.

"Para perantara, perusahaan pengolah, perusahaan transportasi dan semua pihak lain yang terlibat dalam perdagangan minyak ISIS harus tahu bahwa kami tengah bekerja keras mengidentifikasi mereka. Kami juga mempunyai cara untuk menghentikan mereka," kata Cohen.

"Mereka akan kesulitan menemukan bank yang mau memproses dan menyimpan uang hasil perdagangan minyak gelap," kata dia.

Meskipun kaya raya, Cohen berkeyakinan bahwa dana yang dipunyai Daulah Islam masih belum cukup untuk menjalankan layanan pemerintahan dasar di wilayah Irak yang mereka kuasai.

"Anggaran resmi pemerintah Irak bagi provinsi-provinsi yang dikuasai ISIS pada tahun ini lebih dari dua milyar dolar AS," kata dia sambil menambahkan bahwa sudah ada laporan kelangkaan air dan listrik. (*ant)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

noreply@blogger.com (Azzwal Azans) 24 Oct, 2014


-
Source: http://www.atjehcyber.net/2014/10/ini-yang-bikin-as-tepuk-jidat-hadapi.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Aceh tak Perlu Minta Bendera


Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla JK), menjadi arti penting, termasuk bagi Aceh. Pada kepemimpinan Jokowi-JK Aceh menitip harapan, terutama terkait sisa butir-butir MoU Helsinki dan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang belum selesai pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Satu-satunya prioritas utama yang kita perjuangkan (pada pemerintah baru) adalah direalisasikannya turunan UUPA dan butir-butir MoU Helsinki, seperti PP Migas, PP Pertanahan, dan PP Kewenangan (Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh)," kata Ketua Aceh Centre, Zakaria Saman saat menjadi narasumber pada diskusi publik "Jokowi-JK dan Harapan Aceh" yang digelar oleh Aceh Centre for Inspiration di Harouk Kupi, Banda Aceh, Senin (20/10).

Selain Zakaria Saman, diskusi publik yang dimoderatori Zahrul SH tersebut tampil pula Fuad Mardhatillah (akademisi/Dosen UIN Ar-Raniry) dan TM Zulfikar (Ketua Presidium Seknas Jokowi-JK Aceh). Kegiatan itu dilakukan setelah nonton bareng (nobar) pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Zakaria Saman yang juga mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menegaskan, tidak ada permintaan lain yang lebih utama kepada pemerintahan Jokowi-JK, termasuk persoalan bendera dan lambang Aceh. "Kita jangan minta macam-macam dulu, termasuk tidak perlu meminta bendera, itu urusan belakangan. Kalau tidak ada bendera, bendera hitam pun boleh. Di Jerman saja empat kali ganti bendera," ungkap Apa Karya begitu ia disapa.

Seperti diketahui, hingga sembilan tahun umur perdamaian antara GAM-RI, masih ada tiga turunan UUPA yang belum selesai. Ketiga turunan tersebut adalah PP tentang Pengelolaan Bersama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Aceh, PP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Pertanahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara sejumlah poin penting di dalam MoU yang belum terwujud, antara lain, pembentukan Pengadilan HAM (Pasal 2.2), pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim (Pasal 3.2.6); dan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Terkait itu, Apa Karya menambahkan, agar Aceh tidak lagi dibohongi pusat, perlu dibangun koordinasi dan komunikasi yang intens antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, ia juga meminta masyarakat Aceh untuk mengawal segala program pemerintah Jokowi-JK terutama terkait implementasi butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA.

"Masa depan kita tergantung pada kita, bukan pada orang lain. Orang lain hanya bisa mendukung," tandas anggota Tuha Peuet Partai Aceh ini.

Narasumber lainnya, Fuad Mardhatillah mengatakan, masyarakat Aceh perlu mendiskusikan secara serius apa saja kebutuhan Aceh untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan cara-cara santun dan argumentatif. "Dengan langkah yang lebih santun kita bisa gunakan untuk melakukan perubahan Aceh," kata akademisi UIN Ar Raniry ini.

Menurutnya, hal tersebut tidak berlebihan menginggat rakyat Aceh telah berjuang dengan mendukung pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada Pilpres 2014. "Kita sudah bekerja keras dalam pemenangan untuk Jokowi-JK. Itu merupakan sebuah perjuangan awal kita," tandas Fuad. (*serambi)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

noreply@blogger.com (Azzwal Azans) 23 Oct, 2014


-
Source: http://www.atjehcyber.net/2014/10/aceh-tak-perlu-minta-bendera.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Aceh tak Perlu Minta Bendera


Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla JK), menjadi arti penting, termasuk bagi Aceh. Pada kepemimpinan Jokowi-JK Aceh menitip harapan, terutama terkait sisa butir-butir MoU Helsinki dan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang belum selesai pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Satu-satunya prioritas utama yang kita perjuangkan (pada pemerintah baru) adalah direalisasikannya turunan UUPA dan butir-butir MoU Helsinki, seperti PP Migas, PP Pertanahan, dan PP Kewenangan (Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh)," kata Ketua Aceh Centre, Zakaria Saman saat menjadi narasumber pada diskusi publik "Jokowi-JK dan Harapan Aceh" yang digelar oleh Aceh Centre for Inspiration di Harouk Kupi, Banda Aceh, Senin (20/10).

Selain Zakaria Saman, diskusi publik yang dimoderatori Zahrul SH tersebut tampil pula Fuad Mardhatillah (akademisi/Dosen UIN Ar-Raniry) dan TM Zulfikar (Ketua Presidium Seknas Jokowi-JK Aceh). Kegiatan itu dilakukan setelah nonton bareng (nobar) pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Zakaria Saman yang juga mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menegaskan, tidak ada permintaan lain yang lebih utama kepada pemerintahan Jokowi-JK, termasuk persoalan bendera dan lambang Aceh. "Kita jangan minta macam-macam dulu, termasuk tidak perlu meminta bendera, itu urusan belakangan. Kalau tidak ada bendera, bendera hitam pun boleh. Di Jerman saja empat kali ganti bendera," ungkap Apa Karya begitu ia disapa.

Seperti diketahui, hingga sembilan tahun umur perdamaian antara GAM-RI, masih ada tiga turunan UUPA yang belum selesai. Ketiga turunan tersebut adalah PP tentang Pengelolaan Bersama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Aceh, PP tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Pertanahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara sejumlah poin penting di dalam MoU yang belum terwujud, antara lain, pembentukan Pengadilan HAM (Pasal 2.2), pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim (Pasal 3.2.6); dan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Terkait itu, Apa Karya menambahkan, agar Aceh tidak lagi dibohongi pusat, perlu dibangun koordinasi dan komunikasi yang intens antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, ia juga meminta masyarakat Aceh untuk mengawal segala program pemerintah Jokowi-JK terutama terkait implementasi butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA.

"Masa depan kita tergantung pada kita, bukan pada orang lain. Orang lain hanya bisa mendukung," tandas anggota Tuha Peuet Partai Aceh ini.

Narasumber lainnya, Fuad Mardhatillah mengatakan, masyarakat Aceh perlu mendiskusikan secara serius apa saja kebutuhan Aceh untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan cara-cara santun dan argumentatif. "Dengan langkah yang lebih santun kita bisa gunakan untuk melakukan perubahan Aceh," kata akademisi UIN Ar Raniry ini.

Menurutnya, hal tersebut tidak berlebihan menginggat rakyat Aceh telah berjuang dengan mendukung pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada Pilpres 2014. "Kita sudah bekerja keras dalam pemenangan untuk Jokowi-JK. Itu merupakan sebuah perjuangan awal kita," tandas Fuad. (*serambi)

Bagi warga Kota ini ISIS justru Ciptakan Kedamaian


Penduduk sebuah kota Turki di perbatasan Suriah yang berdekatan dengan kota Kobane yang sedang diserang militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), memuji kedamaian yang dihadirkan ISIS di kota mereka ketika ISIS dengan cepat menguasai wilayah Suriah di sepanjang perbatasannya dengan Turki.

Pertempuran berbulan-bulan tahun lalu antara ISIS melawan Tentara Suriah Merdeka (FSA) yang merupakan oposisi utama yang ingin menumbangkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, setiap hari diganggu bunyi ledakan dan tembakan mortir.

Namun kehidupan menjadi lebih baik di kota yang berada di Turki tenggara itu sejak ISIS menguasai kota Tel Abyad di perbatasan Suriah-Turki pada Januari. Penduduk kota ini mengaku bisa hidup bertetangga kendati mereka tak bersimpati pada akar perjuangan ISIS.

"Tidak ada lagi senjata, tidak ada lagi kekacauan. Saya tahu ini kedengarannya aneh tetapi saya lebih memilih ISIS di perbatasan ketimbang Tentara Suriah Merdeka (FSA)," kata Mustafa Kaymaz (35), penjaga toko, sembari menunjuk gerbang perbatasan Suriah-Turki.

65 km dari arah barat sepanjang perbatasan Suriah-Turki, pesawat tempur AS membom posisi-posisi ISIS di sekitar Kobane guna membantu Kurdi mempertahankan kota itu dari ofensif sejak sebulan lalu. Selongsong peluru dan meriam mendarat di bumi Turki.

Karena terbiasa hidup dalam ketakutan dan bebunyian perang sejak tahun lalu, penduduk kota Akcakale senang karena kemenangan ISIS justru mengakhiri kebisingan itu.

Kendati begitu penduduk kota yang mayoritas Arab Sunni itu mengaku tidak sejalan dengan penafsiran keras Islam dari ISIS yang terkenal dengan pembunuhan massal dan kebrutalannya.

"Mungkin orang-orang di kota ini punya sedikit simpati kepada ISIS sebelumnya karena mereka dianggap memerangi Assad namun karena mereka kini berusaha membunuhi warga Kurdi, kami tidak lagi punya simpati pada mereka," kata Ismail Balakan, 28 tahun.

Namun demikian, mereka mengaku tidak mengkhawatirkan kedekatan mereka dengan ISIS. Mereka hanya dipisahkan oleh setengah kilometer daerah tak berpenghuni, satu jaringan rel kereta yang sudah tak berfungsi dan kawat berduri yang memisahkan ISIS dan Turki.

"Sejak (ISIS) menguasai sisi lain perbatasan (wilayah Suriah), kami diliputi kedamaian," kata Ismail, 42 tahun.

Enggan

Kegiatan-kegiatan ilegal lintas perbatasan juga menyurut sejak ISIS menguasai daerah Suriah di sepanjang perbatasan dengan Turki, kata penduduk setempat.

"Orang-orang FSA sering merampas truk-truk bantuan dan kemudian menjualnya kembali barang-barang di dalamnya kepada para pedagang Turki. Benar-benar penipuan," kata Yasin Balakan, adik dari Ismail Balakan.

Kendati pengawasan perbatasan Turki-Suriah diperketat, mereka yang punya paspor Suriah masih bisa menyeberangi perbatasan dengan sah ke dalam wilayah ISIS, dan pergerakan terlarang manusia juga terus terjadi di tengah kebun zaitun dan lahan pertanian di seberang kota itu.

Turki terus ditekan mitra-mitranya dari Barat untuk lebih mengawasi 900 km perbatasannya dengan Suriah, yang menjadi titik akses utama bagi warga Eropa yang hendak bergabung dengan ISIS di Timur Tengah.

Pemerintah Turki mengakui ada tantangan dalam mengawasi lalu lintas di sepanjang perbatasan.

Beberapa warga kota Akcakale yang memiliki paspor Suriah masih bisa mengunjungi handai taulan mereka di Suriah.

Sebaliknya Akcakale menawarkan rute langsung ke dalam wilayah ISIS, dan ada ketakutan bahwa kedekatan ini telah memperburuk keamanan dalam negeri Turki yang anggota NATO ini.

Pekan lalu sejumlah tersangka militan ISIS menyeberang masuk Turki di dekat Akcakale untuk menculik seorang komandan Kurdi, lapor Washington Post.

Para pengkritik Turki juga mengatakan bahwa selain pengungsi mengalir ke luar dari Suriah, senjata dan pejuang juga masuk Suriah atas persetujuan Turki yang sebagian membuat kelompok radikal bertambah kuat.

Pemerintah Turki tegas membantah tuduhan bahwa hasrat mereka untuk menyaksikan rezim Assad tumbang di Suriah, membuat mereka melindungi ISIS.

Keengganan Turki untuk melancarkan intervensi militer guna membantu pejuang Kurdi yang mempertahankan Kobane membuat kritik internasional kepada Turki semakin keras, namun keengganan Turki itu malah disambut penduduk Akcakale.

"Saya tak mengerti mengapa begitu banyak perhatian pada sebuah kota," kata Yasin Balakan merujuk Kobane.

Dia memang bersimpati kepada warga Kurdi di Kobane, namun bagi dia musuh sesungguhnya adalah Assad dan bukan ISIS.

"Assad menggunakan senjata kimia untuk membunuh ratusan ribu orang dan tidak ada seorang pun yang berani tunjuk jari," kata dia.

Berdagang

Foto buram satu bendera ISIS berkibar di sebuah bukit menghadap Kobane telah menarik perhatian media internasional belum lama bulan ini dan membuat terkejut penduduk kota Suruc di Turki yang berbatasan dengan Kobane.

Serangan udara pimpinan AS memang berhasil menahan gerak maju ISIS dan Turki setuju membolehkan pejuang Kurdi Irak untuk bergabung berperang, namun nasib kota itu masih tidak menentu, dan ketakutan tampak jelas di Suruc.

Namun di Akcakale, warga kota tidak setakut itu, mereka justru mengkhawatirkan pintu perbatasan menjadi tertutup untuk perdagangan sehingga mereka tak bisa menjual barang-barang mereka ke Suriah.

"Perdagangan melalui perbatasan adalah mata pencaharian utama kami. Penutupan gerbang perbatasan adalah pukulan hebat bagi kami. Saya akan mendesak pemerintah untuk membukanya lagi," kata Mustafa Turan, 32, pemilik sebuah warung teh.

Sejumlah pemilik toko lainnya yang enggan mengungkapkan namanya mengatakan bahwa mereka tidak akan melarang berbisnis dengan ISIS.

"Kami tidak pernah diganggu mereka, jadi mengapa tidak? Saya harus melanjutkan hidup, saya harus menghidupi keluarga saya. Lagi pula saya punya teman di Raqqa dan di Tel Abyad, dan mereka bilang pada saya hidup di bawah aturan itu baik-baik saja, sepanjang Anda mematuhi aturan itu," kata dia.

Tak semua penduduk Akcakale setuju, di antaranya Mehmet Denli yang memiliki sebuah toko kelontong, sekaligus warga keturunan Kurdi di kota itu.

"Saya tak memilih baik FSA atau ISIS. Keduanya tak ada baiknya, dan saya tak ingin dekat-dekat pada kedua kelompok militan di sana itu," kata dia seperti dikutip Reuters. (*ant)