Tutup al-Aqsa, Yordania: Israel Negara Teroris

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!


Israel dan Yordania terikat pernjanjian perdamaian, namun Amman dengan lantang memprotes penutupan Masjid Al-Aqsa dan menyebut Israel negara teroris.

Hayel Daoud, menteri urusan Islam Yordania, mengatakan penutupan Masjid Al-Aqsa adalah eskalasi berbahaya yang tidak bisa diterima seluruh umat Islam.

Daoud mendesak masyarakat internasional bertindak, dan menekan Israel untuk menghentikan niatnya mengambil alih Masjid Al-Aqsa.

Israel menutup Masjid Al-Aqsa setelah terjadi penembakan terhadap Rabbi Yehuda Glick, tokoh umat Yahudi sayap kanan yang berusaha memasuki tempat suci ketiga umat Islam. Yahudi mengklaim Masjid Al-Aqsa sebagai Temple Mount.

Tel Aviv melarang umat Islam dan Yahudi memasuki gerbang masjid sampai waktu tak ditentukan.

Tentara Israel juga menembak Muataz Hijazi, mantan tahanan Israel yang disebut tersangka penembak. Tidak ada penyelidikan terhadap penembakan itu, sehingga muncul kecurigaan justru tentara Israel yang melakukan penembakan itu agar Tel Aviv punya alasan menutup masjid.

Selama berbulan-bulan Yahudi berusaha memasuki halaman masjid untuk beribadah. Bentrokan tak terhindarkan. Tentara Israel kerap mengawal umat Yahudi masuk masjid, dan melarang umat Islam beribadah di dalamnya. (*inl)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

noreply@blogger.com (Azzwal Azans) 31 Oct, 2014


-
Source: http://www.atjehcyber.net/2014/10/tutup-al-aqsa-yordania-israel-negara.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Tutup masjid al-Aqsa, Israel Deklarasikan Perang

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!


Penutupan masjid Al-Aqsa oleh Israel menyusul penembakan seorang Yahudi garis keras adalah sama dengan "pernyataan perang," kata Presiden Palestina Mahmud Abbas.

"Eskalasi berbahaya Israel ini adalah pernyataan perang terhadap rakyat Palestina dan terhadap tempat-tempat suci bangsa Arab dan negara Islam," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, seperti dikutip AFP.

"Kami menganggap pemerintah Israel bertanggung jawab atas eskalasi berbahaya di Yerusalem ini yang telah mencapai puncaknya lewat penutupan Masjid Al-Aqsa pagi ini," kata dia kepada AFP.

Kompleks peribadatan itu adalah tempat paling suci ketiga dalam Islam, namun ini juga menjadi titik paling suci bagi Yahudi yang menyebutnya sebagai Gunung Kuil karena pernah menjadi lokasi dua kuil Yahudi.

Kendati non Muslim diperbolehkan mengunjungi situs ini, Yahudi tidak diperkenankan berdoa di sana karena khawatir itu bisa mengganggu status quo yang rapuh di sana.

"Keputusan ini adalah tindakan yang berbahaya dan tantangan terang-terangan yang akan membawa kepada ketegangan dan ketidakstabilan lebih besar serta akan menciptakan atmosfer negatif nan berbahaya," kata dia.

"Negara Palestina akan mengambil semua langkah hukum agar Israel bertanggung jawab dan menghentikan serangan yang sedang berlangsung ini."

Israel memerintahkan kompleks peribadatan Islam itu ditutup bagi segala pengunjung, baik muslim maupun Yahudi, hari ini setelah insiden penembakan yang terjadi semalam lalu di mana seorang pria bersepeda motor berusaha menembak mati seorang aktivis Yahudi ultranasionalis yang sudah lama berjuang menjamin hak-hak beribadat Yahudi di alun-alun Al-Aqsa.

Beberapa jam kemudian, polisi menyerbu rumah seorang Palestina tersangka penembakan itu, dan memicu tembak menembak yang membuat pria Palestina itu terbunuh.

Yerusalem timur yang dihuni Arab dan diduduki Israel pada Perang Enam Hari 1967 dan kemudian dicaplok itu yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional, terus diguncang kekerasan sejak awal Juli. Hampir setiap hari terjadi bentrok antara pemuda Palestina bersenjatakan batu melawan polisi Israel, demikian AFP. (*ant)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

noreply@blogger.com (Azzwal Azans) 31 Oct, 2014


-
Source: http://www.atjehcyber.net/2014/10/tutup-masjid-al-aqsa-israel.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

DPR Terancam Terpecah Belah

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!


Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali bermanuver dengan membentuk parlemen sendiri atau tandingan buntut atas kekecewaan hasil pemilihan Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.

"Untuk menghindari parlemen yang tidak sehat, maka kami menunjuk pimpinan DPR sementara serta akan membentuk pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya sendiri," kata Juri bicara KIH Arif Wibowo di gedung Kura-Kura VII Jakarta, Rabu.

Menurut dia, koalisi ini juga akan menyusun pimpinan komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan guna menyelaraskan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia mengaku kesal karena setiap kali rapat paripurna, KIH tidak pernah dianggap dan terkesan dilecehkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) baik dalam pemilihan Pimpinan DPR maupun pimpinan Komisi dan alat kelengkapannya.

Terkait dengan itu, KIH juga akan mengajukan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) ke Presiden Jokowi mengenai masalah tersebut serta akan mengkaji ulang Undang-undang MD3.

"Segera diajukan Perppu ke Presiden dan mengkaji Undang-undang MD3 karena dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu," tandasnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat menyatakan, cara-cara KMP terkesan akan menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan melihat bagaimana cara mereka merebut kekuasaan di parlemen.

"Lima fraksi yang tergabung dalam KMP terkesan menyendara untuk menjatuhkan pemerintahan. Mereka sejak awal diduga punya niat buruk untuk menjegal presiden dalam menjalankan tata negara," sebutnya.

Ia mengemukakan, parlemen yang saat ini berkuasa memegang kekuasaan seluruh pimpinan di DPR begitu otoriter dan mengunakan politik kotor sehingga kebijakan-kebijakan presiden akan dimentahkan.

Lima fraksi dalam KIH, lanjutnya, yakni fraksi PDI-P, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB sepakat membentuk parlemen sendiri karena dinilai KMP haus akan kekuasaan.

"Kami lima fraksi sepekat melawan itu dan tetap melaksanakan parlemen sendiri dan menjalankan rapat paripuna dan rapat lainnya sendiri," tegasnya.

Mengenai tempat rapat dan ruangan komisi-komisi untuk parlemen sementara, Ari wibowo yang menjadi juru bicara dalam pertemuan dihadiri puluhan anggota KIH itu, mengatakan akan dipikirkan kemudian.

"Tentu akan dikondisikan, mereka jalan kita juga akan jalan ruangannya nanti kita fikirkan di mana tempatnya,"papar dia.

Dalam pertemuan itu lima fraksi bersepakat menujuk pimpinan DPR sementara yakni Arif Wibowo dari fraksi PDI-P, Victor Laiskodat dari fraksi Nasdem, Daniel Johan dari PKB, Saiful dari fraksi PPP dan Dosie Iskandar dari Hanura.

Politisi Golkar Tantomi Yahya menyatakan pembentukan parlemen tandingan adalah kesalahan instusional.

"Kalau seperti itu adanya biarkan masyarakat yang menilai, kami tetap menjalankan pekerjaan sebagai anggota perwakilan rakyat," ujar Wakil Ketua Komisi I terpilih itu.

Sebelumnya, hasil pemilihan pimpinan komisi mulai Komisi I, Komisi,II, Komisi III,Komisi IV, Komisi VI, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi X didominasi orang-orang Koalisi Merah Putih.

Sementara pimpinan tiga komisi lainya yakni Komisi V, Komisi VII dan Komisi XI belum ditentukan. (*ant)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

noreply@blogger.com (Azzwal Azans) 31 Oct, 2014


-
Source: http://www.atjehcyber.net/2014/10/dpr-terancam-terpecah-terbelah.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

DPR Terancam Terpecah Terbelah

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!


Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali bermanuver dengan membentuk parlemen sendiri atau tandingan buntut atas kekecewaan hasil pemilihan Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan.

"Untuk menghindari parlemen yang tidak sehat, maka kami menunjuk pimpinan DPR sementara serta akan membentuk pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya sendiri," kata Juri bicara KIH Arif Wibowo di gedung Kura-Kura VII Jakarta, Rabu.

Menurut dia, koalisi ini juga akan menyusun pimpinan komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan guna menyelaraskan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia mengaku kesal karena setiap kali rapat paripurna, KIH tidak pernah dianggap dan terkesan dilecehkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) baik dalam pemilihan Pimpinan DPR maupun pimpinan Komisi dan alat kelengkapannya.

Terkait dengan itu, KIH juga akan mengajukan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) ke Presiden Jokowi mengenai masalah tersebut serta akan mengkaji ulang Undang-undang MD3.

"Segera diajukan Perppu ke Presiden dan mengkaji Undang-undang MD3 karena dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu," tandasnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat menyatakan, cara-cara KMP terkesan akan menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan melihat bagaimana cara mereka merebut kekuasaan di parlemen.

"Lima fraksi yang tergabung dalam KMP terkesan menyendara untuk menjatuhkan pemerintahan. Mereka sejak awal diduga punya niat buruk untuk menjegal presiden dalam menjalankan tata negara," sebutnya.

Ia mengemukakan, parlemen yang saat ini berkuasa memegang kekuasaan seluruh pimpinan di DPR begitu otoriter dan mengunakan politik kotor sehingga kebijakan-kebijakan presiden akan dimentahkan.

Lima fraksi dalam KIH, lanjutnya, yakni fraksi PDI-P, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB sepakat membentuk parlemen sendiri karena dinilai KMP haus akan kekuasaan.

"Kami lima fraksi sepekat melawan itu dan tetap melaksanakan parlemen sendiri dan menjalankan rapat paripuna dan rapat lainnya sendiri," tegasnya.

Mengenai tempat rapat dan ruangan komisi-komisi untuk parlemen sementara, Ari wibowo yang menjadi juru bicara dalam pertemuan dihadiri puluhan anggota KIH itu, mengatakan akan dipikirkan kemudian.

"Tentu akan dikondisikan, mereka jalan kita juga akan jalan ruangannya nanti kita fikirkan di mana tempatnya,"papar dia.

Dalam pertemuan itu lima fraksi bersepakat menujuk pimpinan DPR sementara yakni Arif Wibowo dari fraksi PDI-P, Victor Laiskodat dari fraksi Nasdem, Daniel Johan dari PKB, Saiful dari fraksi PPP dan Dosie Iskandar dari Hanura.

Politisi Golkar Tantomi Yahya menyatakan pembentukan parlemen tandingan adalah kesalahan instusional.

"Kalau seperti itu adanya biarkan masyarakat yang menilai, kami tetap menjalankan pekerjaan sebagai anggota perwakilan rakyat," ujar Wakil Ketua Komisi I terpilih itu.

Sebelumnya, hasil pemilihan pimpinan komisi mulai Komisi I, Komisi,II, Komisi III,Komisi IV, Komisi VI, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi X didominasi orang-orang Koalisi Merah Putih.

Sementara pimpinan tiga komisi lainya yakni Komisi V, Komisi VII dan Komisi XI belum ditentukan. (*ant)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi ATJEHCYBER. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

noreply@blogger.com (Azzwal Azans) 31 Oct, 2014


-
Source: http://www.atjehcyber.net/2014/10/dpr-terancam-terpecah-terbelah.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Penghina Jokowi Tulang Punggung Keluarga


Mursida (48), ibu Muhammad Arsyad alias Imen (24) siap menjadi jaminan untuk penangguhan penahanan putra pertamanya itu yang kini mendekam di Mabes Polri.

Mursidah merupakan ibu dari seorang pembantu tukang sate Muhammad Arsyad alias Imen (24) yang menjadi tersangka kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

"Jaminannya ibu, ibu siap memberikan jaminan penangguhan penahanan," kata pengacara MA, Abdul Aziz di Mabes Polri, Kamis (30/10/2014).

Bukan cuma keluarga yang siap menjadi jaminan, tapi tersangka Imen juga bersedia untuk kooperatif kerjasama selama pemeriksaan penyidik disini.

Mursidah berharap anaknya itu bebas karena Imen merupakan penopang hidup keluarga, adiknya masih banyak.

"Saya pusing, saya kasihan sama anak saya. Dia penopang hidup saya dan adik-adiknya masih banyak ada tiga, dia anak pertama dari empat bersaudara," ujar Mursidah.

Jaminkan Dirinya demi Imen

Imen merupakan tukang sate, dan ditahan karena diduga menghina Jokowi dan Megawati. Dia dilaporkan pada April 2014, dan baru ditahan pada 23 Oktober lalu.

"Jaminannya ibu. Ibu siap memberikan jaminan penangguhan penahanan," kata pengacara MA, Abdul Aziz di Mabes Polri, Kamis (30/10/2014).

Ia mengatakan, bukan cuma keluarga yang siap menjadi jaminan, tapi tersangka Imen juga bersedia untuk kooperatif kerjasama selama pemeriksaan penyidik di sini.

Tersangka Imen ditahan karena diduga mengedit gambar Jokowi dan Megawati Soekarnoputri, dengan tindakan yang dianggap masuk kategori pornografi. Hal itu terjadi saat pilpres Juli lalu.

Dia dilaporkan pada April 2014 lalu, saat Jokowi masih menjadi capres. Pihak Bareskrim mengatakan, pelapor mewakili Jokowi adalah Hendri Yosodiningrat, yang juga politisi PDI Perjuangan.

Gambar yang dikabarkan memuat wajah Jokowi dan wajah Ketua Umum PDIP Megawati dengan badan orang lain dalam pose yang tidak senonoh itu telah dihilangkan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. (*inl)