Akankah Jokowi Izinkan HAMAS buka Kantor di Jakarta?

Wacana pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia disambut baik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut HTI, didirikannya kantor perwakilan Hamas di Indonesia dapat mempermudah penyaluran bantuan terhadap Palestina.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri-negeri Muslim, khususnya berkenaan dengan usaha untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina, ialah akses, baik akses masuk maupun keluar. Karena itu, HTI melihat, jika Hamas diizinkan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia, akses untuk menyalurkan bantuan ke Palestina bisa didapatkan secara langsung.

"Dengan Hamas membuka perwakilan di Indonesia, sudah tidak ada lagi hambatan itu," terang Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, lansir ROL, Ahad (29/11).

HTI juga menilai pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia akan memberi preseden positif terhadap lahirnya kantor-kantor perwakilan Hamas di negara-negara Muslim lainnya. Jika Indonesia, sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, memberi izin pendirian kantor perwakilan Hamas, negara-negara Muslim lainnya juga bisa terdorong untuk melakukan hal serupa.

"Itu akan menjadi semacam contoh bentuk dukungan konkrit rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina," lanjut Ismail.

Karena itu, HTI menyambut baik wacana ini dan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan izin terhadap pendirian kantor perwakilan ini. Selain itu, HTI juga berharap Jokowi menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

HTI juga berharap, jika pendirian kantor perwakilan ini jadi dilaksanakan, bentuk dukungan terhadap Palestina tak hanya berhenti pada pembukaan kantor saja. "Harus ada langkah-langkah konkrit lainnya untuk merealisasikan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina," jelas Ismail.

Tak Keberatan

Masyarakat Indonesia tidak merasa keberatan jika organisasi Hamas Palestina membuka kantor di Jakarta. Ketua Umum Pusat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Tuti Alawiyah mengaku sangat mendukung rencana tersebut.

Sebagai negara pendukung Palestina, kata Tuti, permintaan ini tentu tidak menjadi beban berat bagi Indonesia. "Karena selama ini kan Indonesia resmi menjadi negara pendukung kemerdekaan Palestina," ujar Tuti saat dihubungi Republika Online (ROL) pada Sabtu (29/11).

Menurut Tuti, rencana pembangunan kantor perwakilan ini sangat bagus. Tuti menjelaskan, dengan adanya kantor Hamas di Jakarta, Indonesia bisa menjalin lebih erat dengan Palestina.

Tuti mengungkapkan, dengan adanya kantor Hamas, Indonesia bisa merasa lebih dekat dengan Paletina. Selain itu, Indonesia juga akan lebih mudah memberi bantuan kepada masyarakat Palestina. Tuti menambahkan, masyarakat Indonesia bisa lebih merasa penderitaan rakyat Palestina.

Menurut Tuti, permintaan Hamas itu sangat bagus. Indonesia sebagai negara pendukung, katanya, perlu merealisasikan permintaan Hamas ini. "Jadinya Indonesia tidak setengah-setengah memberikan bantuan kepada Palestina," ujarnya.

Tuti menegaskan, secara pribadi, ia sangat mendukung. "Asal dengan satu catatan," ungkapnya. Menurutnya, hubungan antara Hamas dan Fatah benar-benar baik. Tuti mengaharpkan, antara dua organisasi ini bisa saling menguatkan dan tidak berseteru lagi. "Apabila itu bisa dilakukan, barulah Indonesia bisa memberikan izin pembangunan kantor tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, sekitar tujuh delegasi organisasi Hamas Palestina menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11). Delegasi yang dipimpin oleh Abu Umar Muhammad tersebut, meminta DPR untuk mengizinkan Hamas membuka kantor perwakilan di Jakarta.

Anggota Hamas tersebut meminta dukungan politik lebih dari Indonesia. Mereka berharap bisa menggalang dukungan melalui parlemen agar dapat memberi bantuan langsung kepada bangsa Palestina. (*ROL)

Read More

Netizen Sindir Jokowi, #BukanUrusanSaya jadi Trending Topic

Jika SBY memiliki kalimat 'sakti', "Saya prihatin," warga dunia maya juga ternyata mencatat berkali-kali Presiden Jokowi menyebut kalimat ini. Seakan-akan menyindir, ribuan netizen menyemarakkan twitter dengan tagar #BukanUrusanSaya.

Dunia maya sudah mulai menandai kalimat khas yang diucapkan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya kalimat sakti 'saya prihatin', nitizen punya 'bukan urusan saya' untuk Jokowi.

Berdasarkan survey Evello.co.id lewat akun twitternya ‏@EvelloCorp, disebutkan hastag atau tanda pagar #bukanurusansaya pertama kali muncul pada Sabtu siang (29/11).

Kicauan nitizen dengan tanda pagar tersebut terus meroket. Hingga Ahad pagi (30/11), kicauan sudah hampir menyentuh 3ribu tweet.

"hashtag #BukanUrusanSaya meningkat. Jmlh kicauan mencapai 2.761 tweet. @PintarPolitik," tulis evello.

Kebanyakan nitizen mengutip atau menyertakan berita-berita tentang Jokowi atau isu hangat yang sedang mengemuka. Kemudian mereka menyertakan hastag #bukanurusansaya.

Seperti akun ‏@herlan_riyanto "@DS_Andiniq:Fix asbun yg blg hrg efek domino ga bakal naik y @odongodong4: #BukanUrusanSaya @jokowi_do2. Begitu juga dengan ‏@IfathNungka, "Urusane Speak Bombay wae LOL "@tkginternet: kalau semua #BukanUrusanSaya lalu urusan saya apa? @PintarPolitik".

Akun, @peppramu juga menyebut "#BukanUrusanSaya "@bamset77: "@ad_dhoif: Gmn ya reaksi org ini stlh pollycarpus bebas bersyrat? :)) ".

"Pfft...dulu janjinya muluk2 sekarang #BukanUrusanSaya => Jaksa Agung: Kasus HAM Belum Jadi Fokus Jokowi"

Begitu pula ‏@SangPemburu99, "#BukanUrusanSaya RT"@PintarPolitik: Presiden Jokowi Kesal Trans Jakarta Tidak Maksimal"

"#BukanUrusanSaya "@BayoeNegara: Sekarang klo tidak puas dengan pelayanan dr pemerintah harus DIAM...!!! Gak boleh protes..!! @PintarPolitik" tulis @fadlier

Akun ‏@nitasidik yang ikut mengomentari sindiran "bukan urusan saya'

"Teguran ini supaya Sang Presiden sadar bahwa sekecil apapun yg terjadi diNegara ini tdk bs diselesaikan dgn ucapan #BukanUrusanSaya"

Berdasarkan penelusuran, sejak menjabat menjadi Gubernur DKI, Jokowi sempat beberapa kali menjawab dengan kalimat tersebut. Mulai dari Jembatan Blok G hingga persoalan Bus Transjakarta rusak. (*ROL)

Read More

Netizen Sindir Jokowi, #BukanUrusanSaya jadi Tending Topic

Jika SBY memiliki kalimat 'sakti', "Saya prihatin," warga dunia maya juga ternyata mencatat berkali-kali Presiden Jokowi menyebut kalimat ini. Seakan-akan menyindir, ribuan netizen menyemarakkan twitter dengan tagar #BukanUrusanSaya.

Dunia maya sudah mulai menandai kalimat khas yang diucapkan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya kalimat sakti 'saya prihatin', nitizen punya 'bukan urusan saya' untuk Jokowi.

Berdasarkan survey Evello.co.id lewat akun twitternya ‏@EvelloCorp, disebutkan hastag atau tanda pagar #bukanurusansaya pertama kali muncul pada Sabtu siang (29/11).

Kicauan nitizen dengan tanda pagar tersebut terus meroket. Hingga Ahad pagi (30/11), kicauan sudah hampir menyentuh 3ribu tweet.

"hashtag #BukanUrusanSaya meningkat. Jmlh kicauan mencapai 2.761 tweet. @PintarPolitik," tulis evello.

Kebanyakan nitizen mengutip atau menyertakan berita-berita tentang Jokowi atau isu hangat yang sedang mengemuka. Kemudian mereka menyertakan hastag #bukanurusansaya.

Seperti akun ‏@herlan_riyanto "@DS_Andiniq:Fix asbun yg blg hrg efek domino ga bakal naik y @odongodong4: #BukanUrusanSaya @jokowi_do2. Begitu juga dengan ‏@IfathNungka, "Urusane Speak Bombay wae LOL "@tkginternet: kalau semua #BukanUrusanSaya lalu urusan saya apa? @PintarPolitik".

Akun, @peppramu juga menyebut "#BukanUrusanSaya "@bamset77: "@ad_dhoif: Gmn ya reaksi org ini stlh pollycarpus bebas bersyrat? :)) ".

"Pfft...dulu janjinya muluk2 sekarang #BukanUrusanSaya => Jaksa Agung: Kasus HAM Belum Jadi Fokus Jokowi"

Begitu pula ‏@SangPemburu99, "#BukanUrusanSaya RT"@PintarPolitik: Presiden Jokowi Kesal Trans Jakarta Tidak Maksimal"

"#BukanUrusanSaya "@BayoeNegara: Sekarang klo tidak puas dengan pelayanan dr pemerintah harus DIAM...!!! Gak boleh protes..!! @PintarPolitik" tulis @fadlier

Akun ‏@nitasidik yang ikut mengomentari sindiran "bukan urusan saya'

"Teguran ini supaya Sang Presiden sadar bahwa sekecil apapun yg terjadi diNegara ini tdk bs diselesaikan dgn ucapan #BukanUrusanSaya"

Berdasarkan penelusuran, sejak menjabat menjadi Gubernur DKI, Jokowi sempat beberapa kali menjawab dengan kalimat tersebut. Mulai dari Jembatan Blok G hingga persoalan Bus Transjakarta rusak. (*ROL)

Read More

Tahukah Anda: ISIS Kini Kuasai Wilayah Seluas Negara Inggris

Daulah Islam atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) mengendalikan sepertiga wilayah Irak dan sepertiga wilayah Suriah, yang jika digabung luasnya seukuran negara Inggris.

Hal itu diungkapkan Joshua Landis, pakar Suriah dan direktur dari University of Oklahoma Center for Middle East Study. 

"(Wilayah) negara yang dikuasasi ISIS seluas Inggris. Memiliki sekitar delapan atau sembilan juta orang di dalamnya," katanya.

Hal itu dia sampaikan kepada Talal al-Haj, kepala biro Al Arabiya di New York.

"(Pasukan) koalisi itu tidak benar-benar mengontrol setiap milisi, yang merupakan salah satu masalah dan itu mengapa Amerika Serikat telah berhenti mengirim uangnya melalui koalisi," ujar Landis, yang dilansir Sabtu (29/11/2014).

Landis mengatakan bahwa badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, mengirimkan senjata dan berhadapan langsung dengan milisi yang melawan rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah sejak mantan kepala Dewan Militer Agung Tentara Pembebasan Suriah, Salim Idris, dipaksa keluar dari Suriah tahun lalu.

"Semua senjata yang berasal dari Amerika dan produk lainnya, dicuri militan Islamis, dan Amerika Serikat menyerah," imbuh dia. 

"Saya tidak berpikir bahwa Washington memiliki rencana yang jelas."

Dia menegaskan, koalisi yang dipimpin AS, tidak bisa menghancurkan ISIS dengan membom mereka. 

"Wilayah ini (Suriah dan Irak) membutuhkan pemerintah yang lebih baik atau akan terus menjadi medan pemberontakan dan radikalisme," ucapnya.

Read More

Beranikah Indonesia tenggelamkan Kapal Asing? DPR: “Jokowi Gak Usah Banyak Omong!”

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menenggelamkan kapal asing yang masuk ke laut di Indonesia secara ilegal.

"Menurut saya itu kan pendapat ya, itu biasa-biasa saja. Saya sih kalau Pak Jokowi melakukan itu (tembak kapal pelanggar perbatasan) saya mendukung," kata Fadli dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).

Menurut Fadli, dalam beberapa tahun terkahir tercatat beberapa kali kapal nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perbatasan dibakar oleh pihak Malaysia.

Kebijakan penenggelaman itu, kata Fadli, disebut sebagai tindakan resiprokal atu saling balas.

"Kalau kapal-kapal nelayan kita dibakar di Malaysia atau ditenggelamkan, ya kita juga bisa melakukan hal yang sama," kata Fadli.

Dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal tersebut, Fadli mengimbau pemerintah untuk meninjau norma atau hukum-hukum internasional yang berlaku.

Dia pun juga mendesak Jokowi untuk segera membuktikan kebijakan yang sempat mendapat respons negatif dari pihak Malaysia tersebut.

"Jadi sebenarnya pemerintah, Pak Jokowi gak usah terlalu banyak omong lah. Coba dilakukan saja dulu. Satu ditenggelamkan, enggak usah banyak-banyak," kata Fadli. (*snd)

Read More

Uskup Inggris usulkan Bacaan Qur'an iringi Penobatan Pangeran Charles

Mantan uskup senior di Inggris minta penobatan Pangeran Charles sebagai raja baru Kerajaan Inggris nantinya dibuka dengan pembacaan Alquran.

Hal itu dimaksudkan sebagai masukan akomodasi untuk warga Muslim di Inggris agar benar-benar ikut merasa menjadi bagian dari Inggris.

Lord Harries, mantan uskup senior di Oxford dan pemikir liberal terkemuka mengatakan, bahwa dia yakin penobatan Pangeran Charles akan memberikan ruang bagi pemimpin agama non-Kristen untuk memberikan restu kepadanya sebagai raja baru.

Harries sampai saat ini masih memberikan pelayanan sebagai asisten uskup di Keuskupan Southwark. Menurutnya, komunitas Gereja Inggris harus memimpin dalam sikap yang ramah terhadap komunitas lain.

Menurutnya, saat acara layanan sipil di Katedral Bristol tahun lalu, pihak berwenang gereja telah sepakat, bahwa pembacaan Alquran membuka ritual Kristen.

"Ini adalah tindakan amkomodasi kreatif brilian yang membuat Muslim merasa dihargai," ucapnya, seperti dikutip Daily Mail, Sabtu (29/11/2014).

"Kebanyakan orang akan kagum pada gagasan bahwa seorang pemimpin Kristen akan mempertimbangkan penggunaan Alquran di sebuah pelayanan Kristen di biara Kristen," puji Simon Calvert, dari Kelompok Studi Christian Institute.

Kendati demikian, usulan Harries itu juga menuai kritik. Douglas Murray, seorang editor Spectator, mengatakan, jika umat Islam dilibatkan dalam layanan penobatan, maka harus ada ruang untuk bagi umat Hindu, Sikh, dan ateis juga.

"Jika ada menjadi bacaan Alquran di penobatan, demi masalah timbal balik, semua masjid di Inggris harus memberikan kesempatan doa mingguan untuk Raja dan Angkatan Bersenjata (Inggris) pada saat (sebelum) salat Jumat," ujarnya. (*dailymail/snd)

Read More

Kena Kutuk PBB, Amerika Kena Batunya

Amerika Serikat (AS) yang kerap menceramahi kekerasan di negara-negara lain kini kena batunya setelah PBB merilis laporan kebrutalan polisi dan penyiksaan oleh aparat keamanan AS.

Laporan PBB itu mengutuk AS yang melanggar ketentuan Perjanjian Anti-Penyiksaan Internasional. Panel PBB mengambil contoh kebrutalan polisi, interogasi militer, dan protokol hukuman mati yang terjadi di AS.

Laporan yang dirilis Komite Anti Penyiksaan PBB juga menyoroti penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh penegak hukum AS, termasuk tindakan polisi AS yang rasis.

"Pengawas PBB menyatakan keprihatinan yang mendalam oleh penembakan yang sering dilakukan polisi dan selalu berulang yang berakibat fatal terhadap warga kulit hitam bersenjata," bunyi laporan itu.

Meskipun laporan PBB itu tidak secara khusus menyebutkan kasus rasial di Ferguson, di mana polisi kulit putih menembak remaja kulit hitam, Michael Brown, 18, namun orang tua Brown bertemu dengan panel PBB untuk membahas kasus itu di Jenewa pada bulan ini.

Panel PBB yang terdiri dari 10 orang itu secara berkala meninjau catatan dari 156 negara yang meratifikasi Konvensi Anti-Penyiksaan Internasional.

"Sebaiknya semua contoh kebrutalan polisi dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum segera diselidiki, secara efektif dan tidak memihak dengan mekanisme yang independen," kata anggota panel PBB, Alessio Bruni, dalam konferensi pers di Jenewa, seperti dikutip RT, Sabtu (29/11/2014).

Aktivis AS menyambut baik temuan dan laporan PBB itu. "Laporan ini, bersama dengan suara rakyat Amerika yang protes di seluruh negeri pada minggu ini adalah panggilan bagi polisi untuk bangun dan berpikir ulang jika mereka masih bisa bertindak dengan impunitas (kekebalan hukum)," kata Jamil Dakwar, aktivis dari American Civil Liberties Union (ACLU).

Selain kasus rasial, penyiksaan terhadap tahanan Guantanamo tak luput dari laporan yang memalukan AS. Bahkan, panel PBB mengkritik keras eksekusi dengan suntik mati yang gagal baru-baru ini. Kegagalan eksekusi itu telah mengakibatkan sakit yang luar biasa bagi narapidana di penjara AS.

Read More

Prancis Akui Palestina jika upaya diplomatik Gagal

Menteri Urusan Luar Negeri Prancis Laurent Fabius pada Jumat (28/11) menyatakan negaranya secara resmi akan mengakui Negara Palestina jika upaya diplomatik gagal untuk mewujudkan perdamaian.

"Kita harus bertindak untuk membuat kemajuan dalam penerapan perdamaian yang dilandasi atas kehadiran dua negara demokratis yang berdaulat dan saling berdampingan dalam kedamaian serta keamanan," kata Fabius kepada Parlemen Prancis.

"Jika upaya terakhir untuk berunding gagal, maka Prancis nantinya harus melakukan apa yang diperlukan dengan mengakui tanpa penundaan Negara Palestina," ia menambahkan.

Anggota Parlemen Prancis sedang membahas satu rancangan undang-undang, yang diajukan oleh Partai Sosialis yang sedang berkuasa, untuk mengakui Negara Palestina guna mendorong keamanan dan perdamaian di Timur Tengah.

Fabius berbicara untuk mendukung "Negara Palestina sesungguhnya", yang harus diikuti dengan tindakan nyata setelah 25 tahun proses perdamaian tanpa hasil.

Dalam upaya menekan kedua pihak untuk mengatasi kebuntuan, Prancis mengusulkan resolusi yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan kerangka waktu dua-tahun guna mencapai penyelesaian melalui perundingan bagi konflik selama satu dasawarsa di wilayah tersebut.

"Kami mendukung perundingan tapi kami menolak kenyataan bahwa pembicaraan akan menjadi metode penanganan status-quo yang tidak adil," kata diplomat senior Prancis itu seperti dilansir kantor berita Xinhua.

Majelis Rendah Parlemen Prancis, Majelis Nasional, pada Jumat (28/11) memulai pembahasan mengenai apakah akan mengakui Negara Palestina dan pemungutan suara akhir dijadwalkan pada 2 Desember.

Pada Oktober, Inggris, Iralndia dan Swedia melakukan pemungutan suara melalui mosi simbolis untuk mengakui Negara Palestina.

Menurut harian Le Figaro, sebanyak 150 pemrotes pro-Israel telah berkumpul di luar Majelis Nasional untuk mencela pemungutan suara yang dijadwalkan dan diduga akan "mendorong aksi teror" serta "menjadi pesan bagi masyarakat Yahudi untuk meninggalkan Prancis".

Read More

Jika Intifada Al-Aqsa Meletus, Rezim Arab Diguncang Revolusi

Yaser Zaaterah

Situasi saat ini di public Palestina dan tindakan pemicu yang dilakukan Zionis saat ini diyakini lebih layak akan memicu Intifada baru di banding situasi di tahun 2000 yang memicu Intidah Jilid II atau lebih dikenal dengan Intifadah Al-Aqsha.

Intifada al-Aqsha meletus setelah tujuh tahun digelarnya perundingan Oslo yang sia-sia. Sementara situasi saat ini di Palestina terjadi setelah 10 tahun usaha perundingan yang digelar Mahmud Abbas yang tanpa hasil. Kondisi saat ini lebih buruk dibanding masa Yaser Arafat saat ikut KTT Cam David di tahun 2000.

Intifada al-Aqsha dipicu oleh kunjungan penistaan Ariel Sharon ke masjid Al-Aqsha untuk menegaskan hak Yahudi di sana. Sementara aksi penistaan seruap saat ini lebih hebat dan tidak pernah kenal henti. Saat ini pejabat resmi di lingkungan pemerintah resmi 'Israel' masuk masjid Al-Aqsha.

Pelanggaran 'Israel' terhadap masjid Al-Aqsha, pembangunan pemukiman yahudi dan aksi yahudisasi Al-Quds saat ini jauh lebih massif di bandingkan dengan tahun 2000. Bahkan keputusan pemerintah Zionis membagi (dari sisi tempat) area masjid Al-Aqsha dilakukan tanpa ada proses perundingan politik namun sepihak 'Israel'.

Bangsa Palestina tetap bangsa Palestina. Tidak bisa disebut generasi saat ini lebih baik di banding dulu. Namun bedanya adalah otoritas Palestina dan Fatah, terutama di jajaran pimpinannya termasuk PLO, itu bedanya kini dan dulu.

Rute perundingan saat ini berbeda. Selama tahun-tahun perundingan Oslo (tujuh) tahun sebelum Intifada Al-Aqsha, aparat keamanan Palestina dari kalangan nasionalis kebangsaan, lulusan sekolah perjuangan. Sementara aparat keamanan Otoritas Palestina pimpinan Abbas saat ini adalah "merek Palestina baru" yang dibentuk dan dikader oleh jenderal Amerika Dayton.

Jenderal ini sengaja diundang dari Amerika setelah pembunuhan Arafat terjadi. Ia datang bersama timnya yang siap melakukan konspirasi. Sebanyak 3000 komandan keamanan Palestina dipensiunkan oleh Dayton karena dianggap tidak sejalan dengan standarisasi baru ini. Standar yang paling berbahaya dibuat oleh Dayton; melawan penjajah 'Israel' bukan bagian dari tugas keamanan Palestina, apapun kondisinya.

Ini berarti adalah proses pembentukan kesadaran baru atau brand washing yang dimulai sejak 10 tahun lalu. Aparat keamanan Palestina itu kemudian disibukkan dengan karier, uang, kerja dan gaji. Termasuk tugas menaikkan karier dengan menguasai masjid-masjid dan lembaga-lembaga yang merupakan basis gagasan perlawanan Palestina.

Apakah ini mengubah kesadaran Palestina benar-benar? Mungkin berpengaruh sebagian. Jika diperhatikan "pesta rakyat"membela perlawanan dan keberpihakan warga Palestina terhadap program perlawanan selama agresi 'Israel' ke Gaza, maka masih bisa disimpulkan bawha spirit meledakkan Intifada itu masih hadir, meski itu harus dikepung oleh aparat keamanan Palestina.

Bahkan aksi pribadi belakangan yang mentarget 'Israel' adalah respon ketidak berdayaan untuk membentuk sel bersenjata melawan penjajah. Sel-sel itu yang dibentuk dan dibentuk sepanjang waktu meski harus melawan dua kekuataan bersamaan yakni penjajah dan keamanan otoritas Palestina. Sehingga anggota sel perlawanan di Tepi Barat dan Al-Quds harus beralih menjadi tawanan.

Lantas apakah Intifada baru masih mungkin meletus? Jika dilihat dari dimensi luar kawasan Palestina, maka di tingkat kawasan Arab maka Intifada akan sangat mungkin meletus. Sebab siapapun yang ingin menghancurkan bangsa dan kebebasannya setelah mereka melakukan revolusi, maka mereka harus melakukan perundingan dengan musuhnya. Sementara kini rezim-rezim Arab berusaha mengekang revolusi rakyatnya dan mendukung zionis.

Intifada yang akan meletus kali ini jika hanya melibatkan bangsa Palestina saja, tanpaknya sangat sacral dan suci. Intifada kali ini bisa jadi akan akan memantik revolusi Arab yang baru. Rezim-rezim Arab akan berhadapan dengan massa Arab yang mendukung Intifada Palestina. (*Eldoustur Jordania/at/infopal)

Read More

Jika Intifada Meletus al-Aqsa, Rezim Arab Diguncang Revolusi

Yaser Zaaterah

Situasi saat ini di public Palestina dan tindakan pemicu yang dilakukan Zionis saat ini diyakini lebih layak akan memicu Intifada baru di banding situasi di tahun 2000 yang memicu Intidah Jilid II atau lebih dikenal dengan Intifadah Al-Aqsha.

Intifada al-Aqsha meletus setelah tujuh tahun digelarnya perundingan Oslo yang sia-sia. Sementara situasi saat ini di Palestina terjadi setelah 10 tahun usaha perundingan yang digelar Mahmud Abbas yang tanpa hasil. Kondisi saat ini lebih buruk dibanding masa Yaser Arafat saat ikut KTT Cam David di tahun 2000.

Intifada al-Aqsha dipicu oleh kunjungan penistaan Ariel Sharon ke masjid Al-Aqsha untuk menegaskan hak Yahudi di sana. Sementara aksi penistaan seruap saat ini lebih hebat dan tidak pernah kenal henti. Saat ini pejabat resmi di lingkungan pemerintah resmi 'Israel' masuk masjid Al-Aqsha.

Pelanggaran 'Israel' terhadap masjid Al-Aqsha, pembangunan pemukiman yahudi dan aksi yahudisasi Al-Quds saat ini jauh lebih massif di bandingkan dengan tahun 2000. Bahkan keputusan pemerintah Zionis membagi (dari sisi tempat) area masjid Al-Aqsha dilakukan tanpa ada proses perundingan politik namun sepihak 'Israel'.

Bangsa Palestina tetap bangsa Palestina. Tidak bisa disebut generasi saat ini lebih baik di banding dulu. Namun bedanya adalah otoritas Palestina dan Fatah, terutama di jajaran pimpinannya termasuk PLO, itu bedanya kini dan dulu.

Rute perundingan saat ini berbeda. Selama tahun-tahun perundingan Oslo (tujuh) tahun sebelum Intifada Al-Aqsha, aparat keamanan Palestina dari kalangan nasionalis kebangsaan, lulusan sekolah perjuangan. Sementara aparat keamanan Otoritas Palestina pimpinan Abbas saat ini adalah "merek Palestina baru" yang dibentuk dan dikader oleh jenderal Amerika Dayton.

Jenderal ini sengaja diundang dari Amerika setelah pembunuhan Arafat terjadi. Ia datang bersama timnya yang siap melakukan konspirasi. Sebanyak 3000 komandan keamanan Palestina dipensiunkan oleh Dayton karena dianggap tidak sejalan dengan standarisasi baru ini. Standar yang paling berbahaya dibuat oleh Dayton; melawan penjajah 'Israel' bukan bagian dari tugas keamanan Palestina, apapun kondisinya.

Ini berarti adalah proses pembentukan kesadaran baru atau brand washing yang dimulai sejak 10 tahun lalu. Aparat keamanan Palestina itu kemudian disibukkan dengan karier, uang, kerja dan gaji. Termasuk tugas menaikkan karier dengan menguasai masjid-masjid dan lembaga-lembaga yang merupakan basis gagasan perlawanan Palestina.

Apakah ini mengubah kesadaran Palestina benar-benar? Mungkin berpengaruh sebagian. Jika diperhatikan "pesta rakyat"membela perlawanan dan keberpihakan warga Palestina terhadap program perlawanan selama agresi 'Israel' ke Gaza, maka masih bisa disimpulkan bawha spirit meledakkan Intifada itu masih hadir, meski itu harus dikepung oleh aparat keamanan Palestina.

Bahkan aksi pribadi belakangan yang mentarget 'Israel' adalah respon ketidak berdayaan untuk membentuk sel bersenjata melawan penjajah. Sel-sel itu yang dibentuk dan dibentuk sepanjang waktu meski harus melawan dua kekuataan bersamaan yakni penjajah dan keamanan otoritas Palestina. Sehingga anggota sel perlawanan di Tepi Barat dan Al-Quds harus beralih menjadi tawanan.

Lantas apakah Intifada baru masih mungkin meletus? Jika dilihat dari dimensi luar kawasan Palestina, maka di tingkat kawasan Arab maka Intifada akan sangat mungkin meletus. Sebab siapapun yang ingin menghancurkan bangsa dan kebebasannya setelah mereka melakukan revolusi, maka mereka harus melakukan perundingan dengan musuhnya. Sementara kini rezim-rezim Arab berusaha mengekang revolusi rakyatnya dan mendukung zionis.

Intifada yang akan meletus kali ini jika hanya melibatkan bangsa Palestina saja, tanpaknya sangat sacral dan suci. Intifada kali ini bisa jadi akan akan memantik revolusi Arab yang baru. Rezim-rezim Arab akan berhadapan dengan massa Arab yang mendukung Intifada Palestina. (*Eldoustur Jordania/at/infopal)

Read More

HAMAS Akan Buka Kantor di Jakarta

Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) berjabat tangan dengan Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad (kedua kiri) bersama sejumlah delegasi Hamas - Palestina saat pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendukung rencana Hamas untuk membuka kantor di Jakarta, kata Ketua DPR RI, Setya Novanto saat menerima Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad, Jumat.

Selain Umar, hadir juga Khalid Qoddaumi, Kepala Perwakilan Hamas Iran dan Othman Battiri Anggota Biro politik.

"Kalau pemerintah mendukung, maka DPR RI pasti akan mendukung. Dukungan ini sangat memudahkan pembukaan kantot Hamas di Jakarta," kata Setya Novanto dalam pertemuan yang dilangsungkan di ruang kerja Ketua DPR RI Gedung DPR RI itu.

Dalam kesempatan itu, Novanto juga menyampaikan niat untuk berkunjung ke Palestina.

"Saya terima kasih atas kunjungan ini dan akan mencari waktu untuk berkunjung ke Palestina," sebut Novanto.

Sementara itu, Abu Umar Muhammad berharap agar parlemen Indonesia bisa membantu masyarakat Palestina.

"Negara Timur Tengah tidak banyak membantu Palestina dan negara-negara Arab juga begitu karena disibukkan dengan perang antar mereka sendiri. Palestina harapkan negara-negara Islam membantu Palestina. Kami harapkan perlemen Indonesia, rakyat Indonesia untuk membantu dan menggagalkan rencana jahat Israel, yang mengambil kelemahan negara-negara Arab," kata Umar.

Juga, harapan lain kepada parlemen Indonesia adalah bisa mendukung dan menggalang parlemen-parlemen negara-negara Islam dan dunia guna membantu Palestina.

Hadir dalam pertemuan itu adalah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Fahri Hamzah. Sedangkan anggota DPR RI yang ikut hadir adalah Jazuli Juwaini, Aboe Bakar Al Habsy, Roem Kono, Refrizal Zul. (*antara)

Read More

Lindungi Muslim Uighur, Turki Bikin China Murka

Turki menawarkan perlindungan bagi 200 Muslim Uighur dari Xinjiang. Beijing naik pitam.

Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mendesak Turki tidak ikut campur dalam urusan 200 Muslim Uighur yang ditahan polisi Thailand.

"Kami mendesak Turki tidak ikut campur," ujar Chunying. "Berhati-hatilah dengan perkataan dan tindakan."

Polisi Thailand menemukan sekelompok sekelompok warga Tiongkok, Maret lalu. Mereka adalah orang Uighur dan berbicara dalam Bahasa Turki.

Mereka lari dari kampung halaman mereka akibat tidak tanah dengan pengekangan kebebasan beragama yang diterapkan pemerintah Tiongkok.

Tiongkok menindas Muslim Uighur dengan alasan memerangi terorisme. Beijing melarang Muslim Uighur berpuasa, dan memaksa setiap keluarga menghentikan pendidikan keagamaan.

Dunia internasional mengikuti semua perkembangan ini, tapi tidak ada yang berusaha membela Muslim Uighur.

Kantor berita Anadolu memberitakan Menlu Turki Mevlt avuolu meminta Thailand mengapalkan 200 Muslim Uighur ke Ankara untuk mendapatkan perlindungan.

Banyak pengamat meyakini akan makin banyak Muslim Uighur meninggalkan Xinjiang, dan melakukan perjalanan. Tujuan mereka adalah negara-negara Asia Tenggara yang berpenduduk Muslim.

Saat ini Turki adalah rumah bagi ribuan Muslim Uighur yang melarikan diri dari Xinjiang, sejak Komunis berkuasa di Beijing.

Read More

Jokowi Dicap Angkuh Media Malaysia, Menko Tedjo Marah

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno memberikan pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo yang disebut angkuh oleh media Malaysia.

Jokowi disebut angkuh setelah memberikan arahan terkait penenggelaman kapal nelayan asing ilegal di perairan Indonesia.

"Media Malaysia juga angkuh juga toh, dia banyak kirimkan orang narkoba ke Indonesia. Kita juga tidak pikir apa-apa. Kita hanya menegakan kedaulatan kita, melindungi sumber daya kita," kata Tedjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).

Tedjo menyatakan akan menegakkan aturan hukum Indonesia. Tedjo pun menyatakan agar Indonesia tidak dengan mudah dikendalikan oleh negara lain.

"Jangan main-main dengan aturan hukum. Ini negara kita jangan dikendalikan oleh negara lain. Kita berhak mengatur negara kita sendiri," tegasnya.

Menurutnya, tindakan Jokowi yang memberikan arahan penenggelaman nelayan asing ilegal merupakan tindakan yang tegas. Ia pun justru menyebut Malaysia lah yang merupakan negara angkuh.

Pasalnya, sejumlah warga negara Indonesia pun berulang kali telah dihukum gantung di negeri Jiran itu.

"Presiden Jokowi bukan angkuh tapi tegas, kenapa orang kita digantung di sana, siapa yang angkuh sekarang. Media Malaysia mengatakan kita angkuh, lalu kenapa orang kita dihukum mati di sana?," kata Tedjo.

Ia pun menjelaskan, kapal-kapal nelayan asing yang akan ditenggelamkan hanyalah kapal yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Tidak ada suratnya, tidak ada aturannya, fishing groundnya melanggar, awak kapal bukan orang Indonesia. Hanya pakai bendera Indonesia," katanya.

Tedjo pun meminta Malaysia agar melakukan introspeksi diri. Pasalnya, negara tetangga Malaysia juga sering memberikan hukuman kepada WNI di Malaysia. "Jangan mikir ke dirinya sendiri, mereka boleh melakukan sesuatu ke warga kita lalu kenapa kita nggak boleh," katanya.

Tedjo mencontohkan, selama ini Indonesia juga telah melakukan introspeksi diri setelah Australia membakar kapal nelayan Indonesia. Ia menyebutkan Indonesia memiliki dasar hukum untuk menenggelamkan kapal asing ilegal.

Sebelumnya, media Malaysia dilaporkan menyerang Presiden Joko Widodo. Jokowi disebut angkuh karena tindakan tegasnya terhadap para nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Read More

FOTO: Ini Mata Uang Resmi Islamic State (ISIS)

Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) mulai memperkenalkan mata uangnya sebagai upaya untuk mempertegas kendali terhadap wilayah yang diproklamasikan sebagai sebuah kekhalifahan.

ISIS dikabarkan akan menggunakan dinar sebagai alat tukar yang sah di wilayah yang dikuasainya. Dinar, sebagai mata uang, digunakan di Semenanjung Arab pada masa-masa awal perkembangan Islam sekitar 634 M.

Sejumlah laporan menyebut, para pemimpin ISIS ingin menggunakan uang emas dan perak di wilayah yang dikuasainya saat ini. Dalam beberapa pekan mendatang, ISIS akan mengganti lira dan dinar yang saat ini digunakan sebagai mata uang dengan uang dinar emas dan dirham perak.

ISIS membagi mata uangnya menjadi tiga kategori, yakni dinar, dirham, dan fils dengan nominal 1, 5, dan 10. Nilai tertinggi mata uang ISIS setara 694 dolar AS per dinar. Mata uang itu menampilkan ikon peradaban Islam, seperti Al Aqsa, peta dunia, tujuh tangkai gandum.

Soal mata uang itu, pakar ekonomi Steven H Hanke mempertanyakan darimana ISIS mendapatkan emas dan tembaga. Tapi melihat dari bahan baku itu, memperlihatkan kelompok ini sangat tergantung bahan tambang.

Read More

Dicap Presiden Angkuh, Media Malaysia: “Maaf Cakap, Inilah Jokowi”

Media asal Malaysia, Utusan menerbitkan tulisan mengejutkan. Dalam Tajuk Rencana media tersebut mereka melabeli Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai sosok yang angkuh dan lebih memilih untuk berkonfrontasi dengan Malaysia.

Tulisan berjudul 'Maaf Cakap Inilah Jokowi' itu ditulis oleh asisten editor Utusan Ku Seman Ku Hussein. Dalam tulisan itu Jokowi disebut angkuh karena ucapannya yang akan menenggelamkan kapal ilegal dari Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Utusan menulis, komentar Jokowi itu telah melanggar semangat "bangsa serumpun" yang pernah digaungkan mantan Gubernur Jakarta itu dalam hal hubungan Malaysia dan Indonesia.

Berikut isi lengkap tulisan utusan online yang mereka terbitkan pada 23 November 2014:

Tahniah Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi kerana meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam keghairahan sesetengah pihak di negara ini yang mendokong gagasan "bangsa serumpun" tetapi Indonesia mengambil pendekatan bertentangan semangat serumpun.

Khamis lalu, Jokowi mencetuskan kontroversi apabila mengarahkan pihak berkuasa maritim menenggelamkan semua bot nelayan Malaysia yang dilaporkan ditahan kerana memasuki perairan negara itu. Bagi Jokowi, tindakan ini akan memberikan kesan untuk mengurangkan pencerobohan oleh nelayan Malaysia ke kawasan perairan negara itu.

Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara. Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrantasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tatasusila tinggi.

Pada masa yang sama elok ditelaah semula frasa " bangsa serumpun" dalam konteks yang lebih realistik ketika ini supaya tidak kelihatan hanya Malaysia sahaja yang beriya-iya sedangkan Indonesia sebaliknya. Lihat juga sejauh manakan relevannya pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang ditubuhkan di pihak Malaysia yang mendokong gagasan "bangsa serumpun" ini.

Arahan Jokowi itu berikutan laporan oleh sebuah agensi berita antarabangsa bahawa 200 nelayan Malaysia ditahan kerana menceroboh perairan negara itu baru-baru ini. Pihak Maritin Malaysia bagaimanapun menafikan nelayan Malaysia ditahan di Indonesia kerana tidak mendapat laporan tentang penahanan itu.

Utusan Malaysia Jumaat lalu melaporkan Jokowi berkata, "Tidak perlu menahan mereka. Karamkan bot mereka. Karamkan 10 hingga 20 bot. Itu membuatkan mereka berfikir." Sementara itu Setiausaha Kabinet, Andi Widjajanto dalam temu bual dengan Reuters berkata, pencerobohan nelayan asing mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian AS$25 bilion setahun.

"Kami harap tindakan itu dapat memberi mesej kepada jiran kami seperti Malaysia bahawa tindakan tersebut bukan satu tindakan biasa bagi kami," kata Andi kepada Reuters. Malaysia mesti memahami mesej ini dan mengambil serius yang menjurus kepada ugutan ini. Kedua-dua lkenyataan itu mempunyai kaitan antara satu dengan lain.

Sama ada berita penahanan nelayan itu benar atau sebaliknya, itu bukanlah isu. Yang menjadi isu ialah sikap seorang pemimpin utama menangani isu pencerobohan perairan oleh nelayan, bukan penjahat atau pendatang asing tanpa izin (sebenarnya pendatang haram) seperti yang dialami oleh Malaysia. Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini?

Tetapi minta maaf, pendekatan orang Malaysia berbeza dan tidak akan melakukan sesuatu tindakan di luar garis kemanusiaan waima untuk tujuan preventif. Untuk makluman, pendatang tanpa izin Indonesia bukan sahaja terdiri daripada mereka yang mahu mencari rezeki halal, tetapi juga yang membuat honar menggugatkan ketenteraman di negara ini.

Malaysia sepatutnya yang berkonfrontasi kerana pendatang tanpa izin Indonesia menyumbang kepada masalah sosial sekali gus merampas keamanan di negara ini.

Jokowi agak gopoh. Dia tidak menghayati memorandum persefahaman yang ditandatangani oleh pemimpin sebelum ini terhadap Garis Panduan Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh pihak maritim kedua-dua negara. Antara isi garis panduannya, kedua-dua negara mencapai kesepakatan hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang menceroboh perairan. Menenggelamkan bot dalam kata lain memusnahkan harta benda nelayan tidak ada dalam garis panduan berkenaan.

Hubungan

Sebenarnya gagasan "menganyang Malaysia" oleh Sukarno kerana membantah kemerdekaan negara ini tidak pernah berakhir. Walaupun hubungan kerajaan dengan kerajaan kelihatan harmoni tetapi hakikatnya banyak pihak di Indonesia sangat prejudis dengan Malaysia. Isu-isu remeh seperti menuduh "mencuri" tarian tradisi negara itu menyemarakkan kemarahan rakyat hingga pejabat Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pernah dilemparkan najis. Ini satu tindakan keterlaluan.

Tetapi Indonesia tidak bertanya kenapa tarian yang dikatakan dicuri itu berada di Malaysia? Bukankah dikembangkan sendiri oleh orang Indonesia yang sudah menjadi rakyat negara ini sejak lama dulu? Mereka menetap di sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kesenian ini dikembangkan dan dimiliki oleh orang asal Indonesia di Malaysia tetapi peliknya Malaysia digelar Malingsia atau pencuri.

Mengambil kesempatan di atas semangat anti-Malaysia itu, Jokowi mungkin cuba mengalih tekanan yang hadapi berhubung cadangan menaikkan harga minyak sebanyak 50 peratus. Pengumuman itu mendapat bantahan hebat dalam kalangan rakyat terutama yang berada di bawah paras kemiskinan. Ironinya mereka itu sebelum ini menjulang Jokowi sebagai "wira rakyat" ketika berkempen dulu.

Jokowi berkira-kira, kalau harga minyak dinaikkan sebanyak 50 peratus dia dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak AS$13 bilion (RM39 bilion) pada tahun depan. Kenaikan yang bakal dikenakan ialah 3,000 rupiah (80 sen) bagi setiap liter petrol. Harga petrol di Indonesia sekarang ini ialah 6,000 rupiah (RM1.61) dan diesel 5,500 rupiah (RM1.48) seliter.

Walaupun Jokowi belum melaksanakan pelan pengurangan defisit negara cara mudah itu, tetapi rakyat sudah memberikan tekanan kepada pentadbirannya. Secara perbandingan, kenaikan harga petrol sebanyak 20 sen seliter di Malaysia yang taraf ekonomi jauh lebih tinggi berbanding Indonesia dianggap besar, bayangkan nilai 80 sen seliter di Indonesia?

Tetapi hakikatnya menaikkan harga minyak bukan jalan mudah bagi Jokowi kerana dia tidak mempunyai majoriti di Parlimen. Walaupun menaikkan harga minyak tidak memerlukan kelulusan Parlimen tetapi dia akan berhadapan dengan tekanan.

Sepatutnya Jokowi tidak perlu mengalih tumpuan dan mengambil kesempatan di atas sentimen anti Malaysia tetapi memberi perhatian kepada isu rakyat yang berpendapatan rendah.

Satu lagi yang perlu diketahui tentang Jokowi ialah hubungan dengan Amerika Syarikat (AS). Semasa berkempen dulu pernah tercetus isu bahawa Jokowi adalah proksi AS tetapi dia menafikan. Bagaimanapun Duta AS di Indonesia, Robert Orris Blake mengesahkan AS sedia menjalinkan kerjasama ketenteraan dan maritim pada era Jokowi.

Ini seolah-olah mengiyakan Presiden Indonesia ini ada hubungan istimewa dengan AS kerana sejak 1991 Kongres AS mengharamkan penjualan senjata kepada Indonesia berikutan isu Timor Leste. Kini AS sanggup menyediakan sistem pertahanan dan pemantauan berteknologi tinggi di perairan Indonesia termasuk Selat Melaka.

Pada era Jokowi, AS berpeluang meluaskan penguasaannya di sebelah sini selepas mempunyai pangkalan di Korea Selatan dan Jepun. Ini mungkin mencetuskan konflik dari sudut geopolitik negara yang berjiran dengan Indonesia. Ini suatu yang tidak begitu "sihat" sebenarnya.

(*Sc: Utusan.com.my)

Read More

RUSIA: “Rusuh Rasis, Bukti Amerika negara Munafik!”

Pemerintah dan publik di Rusia "menampar" Amerika Serikat (AS) dengan olok-olokan pedas gara-gara kerusuhan rasial di Ferguson. Pemerintah Rusia mengolok-olok Amerika Serikat (AS) dengan menyebut kerusuhan rasial di Ferguson sebagai bukti bahwa AS munafik.

"(Ini) merupakan kecacatan sistemik dalam demokrasi di Amerika, yang telah gagal untuk mengatasi kesenjangan ras, diskriminasi dan ketidakadilan," bunyi pernyataan kementerian itu.

Menurut pihak Moskow, Washington selama ini rajin 'mengkuliahi' negara-negara lain tentang hak asasi manusia. Tapi di dalam negeri AS sendiri menerapkan kebijakan rasial yang memicu kerusuhan hebat di Ferguson.

Komentar itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia. Menurut mereka, AS sudah saatnya fokus pada masalah perlindungan HAM domestik daripada berkhotbah untuk negara-negara lain soal HAM.

"Ledakan kemarahan publik yang besar dan reaksi yang tidak proporsional di instansi penegak hukum mengkonfirmasi lagi bahwa ini bukan insiden terisolasi, tetapi merupakan kecacatan sistemik dalam demokrasi di Amerika, yang telah gagal untuk mengatasi kesenjangan ras, diskriminasi dan ketidakadilan," bunyi pernyataan kementerian itu, seperti dikutip Reuters, Kamis (27/11/2014).

Kerusuhan rasial di Ferguosn dipicu dibebaskannya polisi kulit putih, Darren Wilson, penembak mati remaja kulit hitam, Micheael Brown. Wilson tidak didakwa oleh jaksa. Hal itulah yang memicu amarah warga AS, terutama warga kulit hitam yang menganggap hukum di AS diskriminatif.

Pada hari Rabu kemarin, polisi menangkap sejumlah orang setelah kerusuhan di Ferguson nyaris tak terkendali. Sejumlah gedung dan mobil polisi dibakar. Penjarahan juga tidak terelakkan. Bahkan, ribuan pasukan Garda Nasional AS dikerahkan untuk mengatasi kerusuhan.

Kerusuhan rasial di Ferguosn dipicu dibebaskannya polisi kulit putih, Darren Wilson, penembak mati remaja kulit hitam, Micheael Brown. Wilson tidak didakwa oleh jaksa. Hal itulah yang memicu amarah warga AS, terutama warga kulit hitam yang menganggap hukum di AS diskriminatif.

Pakar politik terkemuka Rusia, Alexander Domrin, seperti dikutip Global Post, semalam, mengolok-olok AS yang selama ini sesumbar sebagai negara demokrasi.

"Anda (AS) ingin mengekspor semacam demokrasi?, kata Domrin. "Terima kasih, tapi tidak, terima kasih."

Analis pertahanan Rusia, Igor Korotchenko, mendesak publik Rusia membuka mata."Untuk menarik kesimpulan dari politik bermuka dua ala Amerika Serikat," katanya.

"Dalam satu kasus, mereka mengipasi api (protes) seperti yang mereka lakukan di Ukraina," ujarnya. "Tapi dalam situasi analog di dalam negeri AS, mereka berperilaku sangat parah. Dan itulah yang disebut demokrasi Amerika," lanjut dia. (*int/sind)

Read More

Erdogan: “Bagi Amerika, yang Penting Minyak, Minyak dan Minyak....”

Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam AS yang yang bertindak kasar menekan Turki dalam konflik Suriah dan perang melawan ISIS.

"Saya ingin Anda tahu kami menentang kekurang-ajaran, kecerobohan, dan tuntutan tak berujung," ujar Erdogan dalam pertemuan dengan sekelompok pengusaha Turki.

Aljazeera memberitakan pernyataan Erdogan ditujukan kepada AS, menyusul tekanan Washington agar Turki mengijinkan penggunaan Pangkalan AU Incirlik sebagai basis penyerangan terhadap ISIS.

Erdogan juga jengkel atas ulah AS yang terus menekan Ankara agar melakukan intervensi militer saat ISIS nyaris merebut Kobane, kota etnis Kurdi di perbatasan Suriah-Turki.

Tekanan itu menyebabkan Ankara membuka perbatasannya agar Peshmerga bisa memasuki Kobane. Terkahir, militer Turki juga melatih Peshmerga yang akan diterjunkan dalam perang melawan ISIS di Turki.

Semula Turki berharap membantu Peshmerga adalah kompensasi keengganan Ankara mengijinkan penggunaan Pangkalan AU Incirlik. Ternyata tidak. Dalam kunjungannya ke Ankara, Wapres AS Joe Biden sekali lagi memaksa Turki mengijinkan Barat menggunakan Incirlik.

"AS diam menghadapi barbarisme Presiden Suriah Bashar Assad," kecam Erdogan. "Tiba-tiba, Washington memperlihatkan seolah memiliki hati nurani ketika ISIS nyaris merebut Kobane."

Kunjungan tiga hari Biden ke Turki berakhir tanpa kesepakatan apa pun. Turki tetap tidak akan mengijinkan penggunaan Incirlik. Namun pers Barat menulis kunjungan Biden ke Turki cukup sukses.

Erdogan sekali melihat semua itu sebagai tekanan, dan dia tidak akan menyerah terhadap tekanan itu.

Sebelum kunjungan Biden, Erdogan menuding AS dan sekutunya mengobarkan perang panjang di Irak dan Suriah hanya untuk memperoleh minyak dengan harga murah.

"AS dan Barat tidak memiliki kepekaan apa pun selain untuk satu tujuan; minyak, minyak, minyak," ujar Erdogan.

Read More

Aceh Bersedia Ubah Bendera?

Pemerintah Aceh menyatakan bersedia untuk mengubah bendera Aceh. Rencana tersebut akan dilakuan pada akhir tahun ini setelah pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertemu di Jakarta belum lama ini.

Kepala biro hukum sekretariat daerah Provinsi Aceh, Edrian mengatakan pemprov masih melakukan kajian, tetapi kemungkinan mengubah simbol bendera Aceh sangatlah besar.

"Benar akan berubah. Rencananya kita akan bawa ke DPR Aceh pada waktu dekat ini," ungkapnya, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan permintaan untuk mengubah simbol bendera Aceh sudah dibahas ketika Menteri Dalam Negeri masih dijabat Gamawan Fauzi. Pemerintah pusat merasa keberatan dengan lambang dan bendera Aceh yang dinilai menyerupai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Diakuinya, perubahan simbol dan lambang bendera akan dibarengi dengan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Migas dan Energi, RPP Kewenangan Pemerintah Bidang Pertanahan, serta Rancangan Peraturan Presiden (RPPres) tentang Kanwil BPM yang beralih kepada perangkat daerah Aceh dan Kabupaten Kota.

"Kemaren kita sudah rapat dengan kementerian Agraria pak Ferry, Menko Perekonommian, Pak Sofyan, dan perwakilan Kemendagri, Kemenkeu untuk menyelesaikan terkait RPP dan RPPres ini," katanya.

Jika permasalahan RPP dan RPPres tersebut sudah selesai, maka perubahan bendera bisa segera dilakukan.

Pemerintah pusat setuju melibatkan Pemerintah Aceh untuk mengelola potensi minyak dan gas di wilayah 200 mil dari garis pantai (Zona Ekonomi Eksklusif), jika Aceh bersedia mengubah benderanya. Menurut pemerintah pusat, bendera Aceh yang disetujui DPR Aceh pada Maret 2013 itu mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Ada beberapa yang diminta dan akan diberikan, tetapi mereka harus mengubah bendera. Bendera tak boleh yang sekarang, baik warna maupun bentuknya. Kewenangan (untuk mengubahnya, red) kita serahkan kepada mereka. Kita minta, apa yang diminta pusat harus dipenuhi. Ini soal timbal balik saja," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (19/11).

Aceh Menangkan 'Perang'

Keputusan pemerintah pusat untuk memberikan tambahan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dalam mengelola pertambangan, membuktikan bahwa para elit Aceh lihai dalam memainkan strategi negosiasi menghadapi Jakarta.

Pengamat politik dan konflik dari Erich Institute, Erman Anom, meyakini, Pemerintah Aceh sudah pasti akan menerima syarat yang diajukan pusat, yakni agar Pemerintah Aceh mengganti bandera yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Saya yakin teman-teman di Aceh mau mengubah bendera itu, karena masalah bendera itu seperti sudah sejak awal saya katakan, hanyalah alat bargaining saja. Bagi mereka (para elit Aceh, red), yang terpenting bagaimana seluruh peraturan perundang-undangan turunan UU Pemerintahan Aceh segera diterbitkan dan menguntungkan rakyat Aceh," ujar Erman Anom kepada JPNN,  (20/11).

Apakah dengan demikian Aceh memenangkan proses negosiasi? Pria bergelar profesor doktor itu membenarkan. "Iya, memang Aceh telah memenangkan proses nego yang sudah sekian lama berjalan alot," ujar pria kelahiran Eutapang, Aceh, 24 September 1963 itu.

Dijelaskan Erman, setelah bertahun-tahun menggunakan senjata untuk memperjuangkan hak rakyat Aceh, para eks tokoh GAM telah mengubah strategi perjuangan. "Senjata ditinggalkan, tapi tetap berjuang dengan strategi-strategi cerdas lewat proses bergaining dan terbukti berhasil," lanjutnya.

Mengenai masalah bendera yang mirip GAM itu, Erman yang belum lama ini pulang kampung, mengaku menyerap suara-suara yang berkembang di masyarakat Aceh.

"Bendera GAM itu kan bendera saat masih melakukan perjuangan bersenjata. Karena sekarang sudah tidak lagi berjuang dengan senjata, ya tidak masalah bagi mereka bendera itu diubah. Pasti mereka mau menerima (permintaan pusat agar bendera diubah, red)," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Rabu (19/11), menyampaikan sikap resmi pemerintahan Jokowi-JK terkait Aceh.

Dikatakan, pemerintah akan memberikan kewenangan pusat pada Aceh. "Mereka nantinya bisa mengurus daerah pesisir kepulauan Aceh," jelasnya.

Pemerintah Aceh, lanjut Tedjo Edhy, ke depannya juga diberikan hak untuk mengelola tambang-tambang di wilayah pesisir. Semua hasil tambang itu bisa digunakan untuk memajukan Aceh.

Namun, ada timbal balik dari pemberian kewenangan itu. Tedjo mengatakan, Aceh harus mau mengganti bendera yang mereka miliki saat ini. Pemerintah, kata Tedjo, meminta Aceh mengganti bendera yang bernuansa GAM.

Tawaran itu akan dibahas lagi dalam waktu dekat. Tedjo mengatakan pemerintah akan menggunakan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan MoU Helsinki sebagai landasan negosiasi. (*ROL/JPNN)

Read More

Suriah Bom Ibukota ‘Raqqa’ ISIS, 90 Sipil Tewas

Jet tempur rezim Suriah Bashar Assad, Selasa (25/11) malam, menggempur Raqqa -- ibu kota ISIS. Lebih 63 orang tewas, sementara USnews melaporkan 95 warga tewas.

Kantor berita Reuters melaporkan setengah korban tewas adalah warga sipil, terdiri dari anak-anak dan perempuan.

Rami Abdulrahman, dari Pemantau Hak Asasi Manusia di Suriah (SOHR), mengatakan jet-jet tempur Suriah sedikitnya mengebom benteng terkuat ISIS sepuluh kali.

"Kebanyakan serangan menghantam bagian timur kota," ujar Abdulrahman. "Sekitar 36 warga sipil tewas, tapi saya tidak yakin lainnya adalah serdadu ISIS."

Associated Press, yang mengutip Local Coordination Committees, memberitakan jet tempur Suriah menewaskan 100 orang.

ISIS merebut Raqqa dari tangan serdadu rezim suriah, Agustus 2014. Sejak saat itu tidak ada serangan balasan dari rejim Bashar Assad.

Di kota ini, ISIS merampas beberapa pesawat yang berada, dan mengeksekusi banyak serdadu Suriah.

Suriah meningkatkan serangan ke ISIS, setelah AS dan koalisi melancarkan pemboman sejak September lalu. Analis mengatakan Bashar Assad berusaha melemahkan ISIS, sebelum mendapat pasokan senjata baru dari AS.

Read More

‘World Muslimah’ Ingin Tandingi Kontes Kecantikan Barat

Beragam perempuan dari seluruh dunia berkompetisi dalam final lomba khusus Muslimah di Indonesia, Jumat lalu (21/11), yang dianggap sebagai tandingan kontes kecantikan Barat.

Perempuan-perempuan tersebut, termasuk seorang dokter dan ilmuwan komputer, berjalan di panggung dengan gaun gemerlap dengan latar belakang Candi Prambanan yang megah untuk kontes tersebut.

Ke-18 finalis wajib mengenakan jilbab dan dinilai tidak hanya berdasarkan penampilan, namun juga kemampuan mereka membaca Quran dan pandangan mereka tentang Islam di dunia modern.

"Kami ingin melihat apakah mereka memahami segalanya tentang cara hidup Islami -- dari cara makan, berpakaian, bagaimana mereka menjalani hidup," ujar Jameyah Sheriff, salah satu penyelenggara.

Pemenang malam itu adalah ilmuwan komputer berusia 25 tahun dari Tunisia, Fatma Ben Guefrache, dengan hadiah termasuk jam emas, uang dinar emas dan umrah ke Makkah.

"Semoga Allah menolong saya dalam misi ini, dan membebaskan Palestina. Tolong, tolong bebaskan Palestina dan orang-orang Suriah," ujarnya dalam pidato kemenangan sambil berurai airmata.

World Muslimah Award pertama kali menarik perhatian global pada 2013 ketika penyelenggara menampilkannya sebagai protes damai atas ajang Miss World, yang diselenggarakan hampir bersamaan di Bali.

Meski tetap populer di beberapa negara, Miss World yang dikelola Inggris sering menghadapi tuduhan bahwa ajang itu merendahkan perempuan, dan sesi lomba dimana para kontestan berpose dengan bikini telah menjadi pusat kritikan.

Dalam upaya meredakan kelompok garis keras, penyelenggara Miss World telah menghapuskan sesi bikini untuk edisi Bali, namun acara itu masih memicu demonstrasi dari para radikal yang menyebutnya "kontes pelacur."

Jilbab Tidak Menakutkan

Kontestan dari Inggris, Dina Torkia mengatakan, ia berharap World Muslimah tahun ini tidak hanya memperlihatkan kontras dengan kontes kecantikan Barat, namun juga menghapus prasangka terhadap Islam.

"Saya kira hal terpenting adalah untuk memperlihatkan bahwa kami adalah perempuan-perempuan normal, kami tidak menikah dengan teroris. Kerudung di kepala saya ini tidak menakutkan," ujarnya.

Namun lomba pada tahun ini menghadapi beberapa tantangan, seperti mundurnya tujuh finalis dan yang lainnya kesulitan mendapatkan visa akibat birokrasi yang kompleks di Indonesia. Sebagian besar yang mundur adalah karena keluarga mereka tidak ingin mereka bepergian seorang diri, ujar Sheriff.

Kontestan India ketinggalan pesawat pertama karena ia diinterogasi pihak berwenang yang curiga melihat seorang perempuan bepergian seorang diri dan memakai jilbab, meski ia kemudian berhasil naik pesawat berikutnya.

Kontestan-kontestan lain melakukan pengorbanan untuk ambil bagian dalam acara yang sudah empat kali diadakan ini, seperti Masturah Jamil yang keluar dari pekerjaannya sebagai guru di Singapura karena atasannya tidak memberikan hari libur untuk berpartisipasi dalam lomba.

Pihak penyelenggara berharap menampilkan panutan positif bagi perempuan Muslim di seluruh dunia dan para kontestan, berusia antara 18 dan 27, termasuk ilmuwan dari Tunisia dan dokter dari Bangladesh.

Tapi tidak semua menikmati putaran-putaran final itu, yang menurut Torkia mengecewakan.

"Saya datang ke kompetisi ini dengan harapan dapat meningkatkan iman saya, tapi sejauh ini kebanyakan tentang promosi dan media dan terlihat cantik," ujarnya.

Acara final menutup proses yang panjang, termasuk audisi daring yang diikuti dengan acara-acara selama dua minggu di Indonesia. Selama di sini, para kontestan mengunjungi panti asuhan dan rumah jompo, dan difoto di Borobudur.

Acara puncak diselenggarakan di candi Hindu Prambanan, untuk memperlihatkan bahwa Muslim menerima agama-agama lain, menurut penyelenggara. (AFP)

Read More

ISIS Sembelih Boss Pentagon Amerika

Mundurnya bos atau kepala Pentagon, Chuck Hagel, jadi bahan olok-olokan militan ISIS. Mereka bahkan membuat gambar, di mana Hagel tampak dipenggal algojo ISIS.

Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) juga mengklaim menjadi biang didepaknya Hagel oleh pemerintah Barack Obama. Ledekan dari para militan ISIS itu muncul di Twitter.

"Negara Islam (Irak dan Suriah) telah menggulingkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS)," bunyi salah satu kicauan militan ISIS di Twitter.

Kicauan itu dilengkapi dengan gambar karikatur di mana Obama tampak menendang pantat Hagel yang berekspresi sedih.

"Obama: Anda gagal," lanjut kicauan militan ISIS yang mengarang kutipan palsu Obama.

Sedangkan ledekan paling kasar ditunjukkan militan ISIS dengan membuat gambar, di mana algojo ISIS seolah-olah memenggal leher Hagel.

Tidak hanya Hagel yang jadi sasaran olok-olok militan ISIS. Presiden Obama pun ikut diejek.

"Obama, keledai orang Yahudi, telah menerima pengunduran diri Hagel," bunyi tweet militan ISIS lain, yang dirilis Daily Mail, semalam.

Sebelumnya, sejumlah media AS menulis laporan, bahwa Hagel mundur sebagai kepala Pentagon karena ada tekanan dari Gedung Putih.

Hagel disebut-sebut tidak bisa mengatasi krisis global, seperti ISIS dan Ebola. Hal itu dianggap membuat kerugian besar bagi AS.

Read More

Menteri Pertahanan Amerika Mundur Gara-gara ISIS

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel akan mengundurkan diri Senin, kata para pejabat senior kepada wartawan, saat Gedung Putih menghadapi kritikan atas penanganan perang terhadap kelompok Negara Islam (IS) dan kampanye di Afghanistan.

Mantan senator, yang telah menjalankan tugas kurang dari dua tahun itu, adalah dipilih untuk mengawasi transisi ke militer masa damai dengan anggaran pertahanan yang lebih kecil, tetapi kemajuan pejuang IS di Suriah dan Irak telah menciptakan kebutuhan mendesak bagi kepala Pentagon untuk dapat mengatur perang yang kompleks, dan Presiden Barack Obama menyimpulkan Hagel tidak sampai ke tugas itu.

Mantan senator 68 tahun dan veteran perang Vietnam itu akan bergabung dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih di kemudian hari untuk bersama-sama mengumumkan kepergiannya.

"Pada Oktober, Menteri Hagel mulai berbicara dengan presiden tentang rencana kemundurannya ... Percakapan mereka telah berlangsung selama beberapa pekan," kata seorang pejabat pemerintah, yang berbicara dengan syarat tak disebut jatidirinya.

"Seorang penerus akan dipilih dalam waktu singkat, namun Menteri Hagel akan tetap sebagai menteri pertahanan sampai penggantinya dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat."

Gedung Putih tidak memberikan petunjuk siapa yang mungkin menggantikan Hagel di Pentagon, tetapi New York Times - yang menyampaikan kabar tentang kemundurannya - mengutip tiga kandidat.

Mantan wakil menteri pertahanan Michele Flournoy - yang akan menjadi wanita pertama menjalankan tugas Pentagon - adalah dalam menjalankan bersama dengan Senator Jack Reed dari Rhode Island - seorang mantan tentara - dan mantan wakil menteri pertahanan Ashton Carter, yang bertugas di nomor dua peran di Pentagon, menurut pejabat pertahanan, yang mengkonfirmasi laporan itu.

Hagel, sebagai senator Partai Republik, memilih mendukung invasi AS pada tahun 2003 terhadap Irak, tetapi kemudian menjadi kritikus dari konflik berlarut-larut yang terjadi dan diambil oleh Obama pada awal tahun lalu untuk mengawasi penarikan pasukan AS dari

Pengalaman tempur Hagel sebagai bintara yang terluka di Vietnam dipandang sebagai kekuatan saat ia mengambil tugas itu, tetapi penampilan publiknya sering muncul kikuk seperti ketika pemerintah Amerika Serikat sedang berjuang untuk beradaptasi dengan konflik baru dan mengartikulasikannya dalam strategi.

"Selama dua tahun terakhir, Sekretaris Hagel membantu mengelola suatu periode transisi yang intens untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, termasuk penarikan di Afghanistan, kebutuhan untuk mempersiapkan pasukan bagi misi masa depan, dan pilihan fiskal yang tangguh untuk menjaga militer kita kuat dan siap," kata pejabat itu.

"Selama hampir dua tahun, Menteri Hagel telah menangani dengan stabil, membimbing militer kami melalui transisi ini, dan membantu kami menanggapi tantangan mulai dari ISIL sampai ke Ebola."

Meskipun pejabat pemerintah mengusulkan menteri pertahanan dipaksa mengundurkan diri, anggota staf senior keamanan nasional di Kongres mengatakan kepada AFP itu tidak terjadi.

"Hagel berhenti," kata staf tersebut. "Hagel menemukan dirinya bertentangan dengan pemerintahan."

Pengalaman Hagel adalah mirip dengan pendahulunya, Robert Gates dan Leon Panetta, yang keduanya mengeluh setelah mereka meninggalkan kantor karena campur tangan oleh yang ditunjuk secara politik di Gedung Putih, kata staf tersebut.

"Ini terkait dengan keluhan yang sama Anda mendengar dari Gates dan Panetta - mikromanajemen Gedung Putih pada setiap keputusan keamanan nasional."

Senator John McCain, pengkritik keras kebijakan luar negeri Obama, katanya telah berbicara dengan Hagel melalui telepon Senin.

"Saya tahu bahwa dia sangat, sangat frustrasi," kata McCain.

"Gedung Putih sudah membocorkan." Yah percayalah pada saya, dia tidak sampai pada tugasnya."

McCain mengatakan, pemerintahan Obama telah "tidak ada strategi" untuk melawan kelompok IS dan bahwa Hagel tidak pernah diizinkan masuk ke lingkaran Gedung Putih untuk membuat keputusan.

Hagel telah setuju dengan pendekatan pemerintah untuk rezim Suriah, dan menulis memo dua halaman berdebat untuk sikap yang lebih tegas terhadap Presiden Bashar al-Assad, kata ajudannya baru-baru ini diungkapkan.

Terlepas dari perang udara terhadap kelompok IS, Gedung Putih juga telah dikritik untuk upaya perang di Afghanistan, dengan beberapa Partai Republik mempertanyakan tenggat waktu yang dimiliki oleh semua pasukan AS dari negara itu, dengan akhir masa jabatan Obama dalam dua tahun. (*ant)

Read More

Menteri Pertahanan Amerika Mundur Gara-gara ISIS

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel akan mengundurkan diri Senin, kata para pejabat senior kepada wartawan, saat Gedung Putih menghadapi kritikan atas penanganan perang terhadap kelompok Negara Islam (IS) dan kampanye di Afghanistan.

Mantan senator, yang telah menjalankan tugas kurang dari dua tahun itu, adalah dipilih untuk mengawasi transisi ke militer masa damai dengan anggaran pertahanan yang lebih kecil, tetapi kemajuan pejuang IS di Suriah dan Irak telah menciptakan kebutuhan mendesak bagi kepala Pentagon untuk dapat mengatur perang yang kompleks, dan Presiden Barack Obama menyimpulkan Hagel tidak sampai ke tugas itu.

Mantan senator 68 tahun dan veteran perang Vietnam itu akan bergabung dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih di kemudian hari untuk bersama-sama mengumumkan kepergiannya.

"Pada Oktober, Menteri Hagel mulai berbicara dengan presiden tentang rencana kemundurannya ... Percakapan mereka telah berlangsung selama beberapa pekan," kata seorang pejabat pemerintah, yang berbicara dengan syarat tak disebut jatidirinya.

"Seorang penerus akan dipilih dalam waktu singkat, namun Menteri Hagel akan tetap sebagai menteri pertahanan sampai penggantinya dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat."

Gedung Putih tidak memberikan petunjuk siapa yang mungkin menggantikan Hagel di Pentagon, tetapi New York Times - yang menyampaikan kabar tentang kemundurannya - mengutip tiga kandidat.

Mantan wakil menteri pertahanan Michele Flournoy - yang akan menjadi wanita pertama menjalankan tugas Pentagon - adalah dalam menjalankan bersama dengan Senator Jack Reed dari Rhode Island - seorang mantan tentara - dan mantan wakil menteri pertahanan Ashton Carter, yang bertugas di nomor dua peran di Pentagon, menurut pejabat pertahanan, yang mengkonfirmasi laporan itu.

Hagel, sebagai senator Partai Republik, memilih mendukung invasi AS pada tahun 2003 terhadap Irak, tetapi kemudian menjadi kritikus dari konflik berlarut-larut yang terjadi dan diambil oleh Obama pada awal tahun lalu untuk mengawasi penarikan pasukan AS dari

Pengalaman tempur Hagel sebagai bintara yang terluka di Vietnam dipandang sebagai kekuatan saat ia mengambil tugas itu, tetapi penampilan publiknya sering muncul kikuk seperti ketika pemerintah Amerika Serikat sedang berjuang untuk beradaptasi dengan konflik baru dan mengartikulasikannya dalam strategi.

"Selama dua tahun terakhir, Sekretaris Hagel membantu mengelola suatu periode transisi yang intens untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, termasuk penarikan di Afghanistan, kebutuhan untuk mempersiapkan pasukan bagi misi masa depan, dan pilihan fiskal yang tangguh untuk menjaga militer kita kuat dan siap," kata pejabat itu.

"Selama hampir dua tahun, Menteri Hagel telah menangani dengan stabil, membimbing militer kami melalui transisi ini, dan membantu kami menanggapi tantangan mulai dari ISIL sampai ke Ebola."

Meskipun pejabat pemerintah mengusulkan menteri pertahanan dipaksa mengundurkan diri, anggota staf senior keamanan nasional di Kongres mengatakan kepada AFP itu tidak terjadi.

"Hagel berhenti," kata staf tersebut. "Hagel menemukan dirinya bertentangan dengan pemerintahan."

Pengalaman Hagel adalah mirip dengan pendahulunya, Robert Gates dan Leon Panetta, yang keduanya mengeluh setelah mereka meninggalkan kantor karena campur tangan oleh yang ditunjuk secara politik di Gedung Putih, kata staf tersebut.

"Ini terkait dengan keluhan yang sama Anda mendengar dari Gates dan Panetta - mikromanajemen Gedung Putih pada setiap keputusan keamanan nasional."

Senator John McCain, pengkritik keras kebijakan luar negeri Obama, katanya telah berbicara dengan Hagel melalui telepon Senin.

"Saya tahu bahwa dia sangat, sangat frustrasi," kata McCain.

"Gedung Putih sudah membocorkan." Yah percayalah pada saya, dia tidak sampai pada tugasnya."

McCain mengatakan, pemerintahan Obama telah "tidak ada strategi" untuk melawan kelompok IS dan bahwa Hagel tidak pernah diizinkan masuk ke lingkaran Gedung Putih untuk membuat keputusan.

Hagel telah setuju dengan pendekatan pemerintah untuk rezim Suriah, dan menulis memo dua halaman berdebat untuk sikap yang lebih tegas terhadap Presiden Bashar al-Assad, kata ajudannya baru-baru ini diungkapkan.

Terlepas dari perang udara terhadap kelompok IS, Gedung Putih juga telah dikritik untuk upaya perang di Afghanistan, dengan beberapa Partai Republik mempertanyakan tenggat waktu yang dimiliki oleh semua pasukan AS dari negara itu, dengan akhir masa jabatan Obama dalam dua tahun. (*ant)

Read More

Fattah Al-Sisi: Mesir Siap Lindungi Israel

Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi mengatakan negaranya siap mengirim pasukan ke Palestina untuk menjamin keamanan Israel dan melawan yang ia sebut terorisme.

Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, Al-Sisi mengatakan; "Kami siap mengirim pasukan ke Palestina, untuk meyakinkan Israel bahwa Mesis bisa berperan sebagai penjamin."

Pengiriman pasukan itu, masih menurut Al-Sisi, untuk mengembalikan kepercayaan Israel terhadap Mesir. Ia juga mengatakan telah membicarakan ide ini dengan PM Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

"Saya katakan ke Netanyahu diperlukan langkah berani untuk menyelesaikan masalah," ujar Al-Sisi.

Mesir adalah satu-satunya negara Arab yang mampu berperang dengan Israel. Ketika Hosni Mubarak jatuh dan Mohammad Morsi menjadi presiden, muncul ketakutan luar biasa di Israel bahwa pemimpin baru akan memulai perang.

Morsi tidak berniat perang dengan Israel, tapi Tel Aviv tidak percaya. Setelah Morsi jatuh, dan militer Mesir kembali memimpin, Israel berlega hati. (*inl)

Read More

Uang, Media dan Israel

Dr. Ayedah Najjar

Pemikiran Zionis – seperti yang kita kenal dalam sejarah – memulai dari harta dan menguasai opini public. Dari sana mereka menambah pundi-pundi harta benda. Demikian halnya dengan permasalahan Palestina. Ketika konglomerat Yahudi ingin membeli dua Koran besar itu, mereka bukan berarti tanpa tujuan. Mereka ingin menguasai harta dengan cara apapun dari perusahaan keuangan, perdagangan dan hiburan, disamping juga perusahaan media massa, yang merupakan alat terbesar dalam industry opini.

Karena itu, Yahudi juga nafsu untuk menguasai dua Koran besar itu untuk digunakan dalam menghapus fakta-fakta kejahatan 'Israel' terhadap bangsa Arab dan menghentikan kritikan terhadap Negara Zionis itu. Sebab sejumlah media massa di Amerika dan Eropa mengkritik keras kejahatan 'Israel' pasca perang ke Gaza.

Kita sudah mengetahui dalam sejarah, bahwa media mssa menjadi alat klasik dan modern yang digunakan oleh zionisme internasional dalam propaganda mendirikan Negara kebangsaan Yahudi "'Israel" di Palestina. Melalui media massa pula, Yahudi berasil mempengaruhi dunia agar mereka mau menyetujui mereka eksodus ke Palestina "tanah yang dijanjikan" sesuai dengan mitos Talmud.

Dengan harta yang digelontorkan kepada pendiri Negara Yahudi dari kalangan konglomerat Yahudi seperti Rothschild di Inggris yang mampu mencuri tanah milik bangsa Arab Palestina dan mendirikan pemukiman-pemukiman dan menarik Yahudi dunia ke pemukiman itu. Dengan harta dan menggunakan falsalah propaganda serta mempengaruhi opini public, gerakan Zionis mampu meyakinkan kalangan Yahudi sendiri bahwa Palestina adalah "tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah".

Secara sistematis, Zionisme internasional bekerja untuk merencanakan dan membuat politik khusus buat 'Israel' yang disosialisasikan di dunia. Jangan lupa dengan Herzl adalah seorang wartawan Austria gaek yang mendirikan gerakan Zionisme internasional. Sejak awal dia memahami pentingnya uang. Sehingga ia mencari para konglomerat untuk mendanai proyek kolonialisme dan mampu menarik para pemikir dan konglomerat Yahudi Eropa.

Dalam sejarahya, Yahudi memiliki media massa dan perusahaan telekomunasi paling banyak di Eropa dan Amerika secara khusus. Seperti imperium media massa Murdoch, Yahudi Australia Amerika yang memiliki lebih dari 800 perusahaan media massa di 50 negara yang semuanya menganut politik berpihak kepada 'Israel' dan membelanya meski dengan segala kejahatan dan penjajahannya dan melakukan permainan manipulasi opini public serta pembelaannya terhadap politik rasis penebar permusuhan.

Meski ada perubahan media massa klasik dan perannya yang makin termarginalkan, media massa modern yang juga luas penyebarannya lintas benua mengingatkan kita akan pentingnya media massa yang seharusnya menyampaikan fakta.

Washington Post yang kini dibidik Yahudi adalah media yang sangat professional. Koran ini yang mengungkap skandal Water Jett yang terkenal itu dan memaksa Richart Nicon untuk mundur dari jabatannya. Kita berharap agar media massa seperti ini tidak jatuh ke tangah konglomerat Zionis sehingga hanya menjadi corong 'Israel'.

Sebagai pembela dan pejuang Palestina, kita harus bekerja sebagai jurnalis professional yang bisa menyampaikan opini dan meluruskan opini negative tentang dunia Islam dan memblowup isu Palestina serta membantah kebohongan 'Israel'. (Dostour Yordania/at/infopal.com)

Read More