Isu Bengkulu merdeka atau pembentukan Negara Bengkulu terpisah dari NKRI yang dilontarkan Gubernur Junaidi Hamsyah, Sabtu (31/5), menjadi bola panas. Pernyataan tersebut panen kecaman.
Gubernur Junaidi membuat pernyataan mengejutkan saat pembukaan Seminar Nasional Kebangsaan di Hotel Grage Horizon, Sabtu (31/5). Gubernur Junaidi sempat menyinggung-nyinggung soal pembentukan negara baru, pisah dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Menurut Gubernur, Bengkulu merdeka merupakan wujud kekecewaan atas ketimpangan kue pembangunan (dana APBN) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke Bengkulu. Entah bermaksud serius atau sekedar sentilan, namun pernyataan menyinggung-nyinggung "merdeka" di forum resmi tersebut tak urung menyita perhatian ratusan peserta seminar.
"Saya menilai belum adil atas kue pembangunan di Bengkulu. Kalau dua pimpinan (Presiden dan Wapres) sudah datang tidak juga kebagian, saya tidak tahu lagi. Mungkin kami akan buat negara Bengkulu," gertak Gubernur Junaidi Hamsyah.
Panen Kecaman
Sejumlah tokoh dari pusat dan daerah menyayangkan isu Bengkulu Merdeka tersebut dilontarkan oleh seorang Gubernur. Kecaman antara lain datang dari putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani yang masih berdarah Bengkulu, praktisi hukum H. Azi Ali Tjasa, SH, MH, sesepuh Bengkulu yang juga mantan wakil gubernur (Wagub) Bengkulu, Brigjen TNI Purn Iskandar Ramis, M.Si. Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat di MPR RI Jafar Hafsah juga mengkritik dicuatnya isu Bengkulu Merdeka tersebut.
Pernyataan keras disampaikan Azi Ali Tjasa, SH, MH yang menyebut pernyataan Junaidi berbahaya dan berbau provokatif yang bisa memicu tindakan Makar sebagaimana diatur Pasal 160 KUHP.
"Saya terkejut dan amat menyesalkan pernyataan Gub Bengkulu Ustad Junaidi Hamsyah," kata Ali Tjasa dalam pernyataan tertulisnya kepada RB.
Ali Tjasa yang dilahirkan dan dibesarkan di kalangan veteran pejuang menyebut pernyataan mengenai Bengkulu Merdeka sangat sensitif. Oleh karenanya tidak pantas dan tabu dilontarkan oleh seorang pemimpin seperti Gubernur.
"Ucapan Gubernur itu cukup berbahaya dan dapat memicu tindakan Makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah Negara dari keutuhan NKRI yang termasuk Bengkulu adalah bagiannya. Secara yuridis jika benar ucapan Gubernur maunya Bengkulu merdeka sebagai negara baru sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan provokatif memicu tindak pidana kejahatan Makar seseuai Pasar 160 KUHP diancam pidana penjara seumur hidup," tegas Azi Ali Tjasa.
Mencuatnya isu Bengkulu Merdeka yang dilontarkan seorang Gubernur, membuat Azi Ali Tjasa prihatin dan miris. Dia mengharapkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh wacana tersebut, lebih-lebih kepada pelajar dan mahasiswa diminta untuk tidak mengubrisnya.
"Tidak ada kata lain bahwa bahwa NKRI, Pancasila, Merah-Putih, dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah final dan harga mati. Itulah warisan paling berharga buat bangsa dan negara ini selamanya sebagai hasil perjuangan dan pengorbanan baik harta, darah, dan nyawa para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT," katanya.
Ia juga mengharapkan agar Junaidi Hamsyah meralat ucapan dan wacana tersebut dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia serta mohon ampun kepada Allah SWT. Terlebih lagi dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni.
"Hendaknya lebih mengajak segenap rakyat Bengkulu untuk mempelajari kembali, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," demikian Al Tjasa.
Pada acara peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Minggu (1/6) di Bengkulu, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dalam sambutannya mengatakan selama dua hari terakhir, dirinya sengaja melontarkan kritikan keras kepada pejabat pusat. Menurutnya, itu demi pembangunan Bengkulu.
Tidak pantas
Hal senada juga disampaikan oleh mantan Wakil Gubernur (Wagub), Brigjend. TNI. (Purn), H. Iskandar Ramis juga menyayangkan pernyataan Gubernur Junaidi Hamsyah. Iskandar Ramis salah satu pemateri yang hadir dalam seminar nasional Sabtu lalu.
"Tidak sepantasnya itu dikatakan. Kalaupun guyon, jangan kearah ke sana. Karena kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Salah satu butir dalam Pancasila yakni persatuan dan kesatuan. Bukan arahnya memisahkan diri dengan memerdekakan. Saya terus terang saja, menyesalinya," kritik Iskandar Ramis.
Menurutnya dalam seminar yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di pusat kemarin, mengangkat soal kepemimpinan nasional. Sehingga gubernur tidak perlu banyak mengeluhkan soal anggaran. Padahal bisa jadi anggaran yang dikucurkan minim itu, karena tidak mengerti prosedur administrasi nasional.
Dia juga berpendapat, bahwa triluan anggaran yang dikucurkan untuk Bengkulu tidaklah artinya juga dibandingkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. "Walaupun guyonan, saya kira kurang tepat masalah persatuan. Kalaupun mau guyon, boleh tapi kearah lain. Pancasila tidak boleh dibuat main-main," kata Iskandar Ramis.
Apalagi pernyataan Gubernur Junaidi mendapat koreksi dari berbagai kalangan. Seperti dari Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Jafar Hafsah.
"Sebagai warga negara dan warga Bengkulu, saya malu orang penting di Bengkulu ngomong seperti itu. Kita selama ini menggembor-gemborkan NKRI harga mati. Jadi keliru sekali," tukas Iskadar Ramis.
PDI-P Meradang
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Puan Maharani mengatakan, tidak selayaknya ancaman membentuk negara baru disampaikan seorang Gubernur dalam forum seminar nasional kebangsaan. Seperti diketahui seminar dengan tema "Kepemimpinan Nasional dan Demokrasi Kita dalam Bingkai NKRI" itu diselenggarakan oleh MPR RI dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.
"Seharusnya gubernur tidak pada tempatnya mengatakan hal tersebut. Indonesia adalah bagian NKRI. Kalau gubernur saja mengancam pemerintahan kita dalam tanda kutip, walaupun hanya wacana, itu tidak boleh dilakukan seorang pemimpin di daerah. Inikan gubernur adalah pemimpin dalam satu provinsi," kritik Puan Maharani yang ditemui wartawan usai mengunjungi rumah pengasingan Presiden RI pertama, Ir. Soekarno yang tak lain kakeknya, Minggu (1/6).
Menurutnya walaupun gubernur kecewa dengan pemerintah pusat karena merasa pembagian "kue" anggaran pembangunan untuk Bengkulu selama ini tidak adil, maka tidak mesti harus mengancam membentuk negara baru. Menurutnya persoalan minimnya anggaran yang diperoleh dapat diselesaikan secara baik-baik, dengan mengkomunikasikannya ke pemerintah pusat.
"Kalau ada kekecewaan, ya itu harus diselesaikan secara baik ke pemerintah pusat. Tapi tidak sepantasnya bicara seperti itu. Bayangkan saja kalau seorang kepala daerah dalam kekecewaannya mengatakan provinsi dan kabupaten merdeka. Apa yang akan terjadi dengan republik ini kedepan?," ungkap Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Selama ini, para pejuang Indonesia, terutama Presiden RI pertama, Bung Karno terus memperjuangkan agar menjaga stabilitas NKRI. "Kita mati-matian berjuang, adalah menginginkan NKRI. Termasuk dalam 4 pilar kebangsaan," tukas Puan.
Jadi perkataan memisahkan diri dari NKRI seyogyanya tidak boleh keluar dari kepala daerah, walaupun hanya untuk guyonan atau bercanda.
"Kecewa ingin merdeka, kepala pemerintahan tingkat provinsi membawahi rakyat di provinsinya, tidak boleh. Dalam seloroh juga tidak pantas mengatakan seperti itu," kata Puan.
Gubernur Minta Maaf
Namun, dua hari berselang, senin (2/6) Gubernur Junaidi sempat menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya itu kepada pemerintah pusat.
"Maafkan saya kalau sejak dari seminar kemarin, dan sambutan tadi malam saya bicara keras kepada lembaga tinggi negara, dan pejabat penentu kebijakan di RI. Saya lebih suka bicara keras kepada pejabat penentu kebijakan, daripada saya dieluh-eluhkan oleh masyarakat Bengkulu. Biarlah saya tidak mengeluh-eluhkan, asalkan pembanguan mengucur ke Bengkulu ini," ungkap Junaidi.
Menurutnya Bengkulu membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Seperti pembangunan jalan nasional Bengkulu – Lubuk Linggau, pembangunan jalur lintas barat Sumatera, Bengkulu – Lampung dan Bengkulu- Sumbar. Untuk jalur laut, yani pengembangan Pelabuhan Pulau Baai. (*bengkuluexpres)
