FOTO SADIS: Festival “Bantai 5000 Kerbau” di Nepal Dikutuk Dunia



Pembantaian lebih dari 5000 ekor kerbau pada acara Gadhimai Hindu Festival di Nepal mendapat kecaman global dari badan amal hewan. Hewan ternak termasuk ayam, kambing dan babi dibunuh sebagai bagian dari apa yang dianggap sebagai ritual pengorbanan terbesar di dunia.

Umat Hindu percaya festival tersebut membawa keberuntungan dan akan membuat Gadhimai- Dewi Kekuasaan Hindu- mengabulkan keinginan mereka.

Selebriti Inggris Joanna Lumley menjadi salah yang menentang festival Gadhimai, dia bahkan sempat memimpin protes bulan lalu melalui amal Compassion in World Farming .

"Saya suka Nepal, baik negeri dan rakyatnya. Tapi Festival Gadhimai ini membuat hewan menderita, menghebohkan bahkan merupakan anomali di negeri yang indah ini," katanya dilansir dariThe Independent, Sabtu (29/11/2014).

Ritual ini dimulai sebelum fajar di luar kuil Gadhimai di Bariyarpur, Nepal di mana seorang pemimpin akan menestekan darahnya sendiri dikombinasikan dengan darah seekor tikus, ayam, merpati, kambing dan babi.

"Pemandangan dan suara yang tak terbayangkan. Kolam darah, binatang berteriak kesakitan dan panik, anak-anak bermata lebar saling mencari, orang-orang berlumuran darah. Bahkan beberapa orang meminum darah hewan yang masih hangat," kata jayasimha Nuggehalli, Direktur human Society International Cabang India.

Bahkan sebuah badan amal Italia, Partito EcoAnimalista menyebut, festival Gadhimai ini merupakan kegilaan agama yang tak terkontrol. Kerbau-kerbau tak diberi makanan dan air selama beberapa hari sebelum disembelih untuk membuat mereka jinak dan lemah.







Akankah Jokowi Izinkan HAMAS buka Kantor di Jakarta?


Wacana pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia disambut baik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut HTI, didirikannya kantor perwakilan Hamas di Indonesia dapat mempermudah penyaluran bantuan terhadap Palestina.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri-negeri Muslim, khususnya berkenaan dengan usaha untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina, ialah akses, baik akses masuk maupun keluar. Karena itu, HTI melihat, jika Hamas diizinkan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia, akses untuk menyalurkan bantuan ke Palestina bisa didapatkan secara langsung.

"Dengan Hamas membuka perwakilan di Indonesia, sudah tidak ada lagi hambatan itu," terang Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, lansir ROL, Ahad (29/11).

HTI juga menilai pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia akan memberi preseden positif terhadap lahirnya kantor-kantor perwakilan Hamas di negara-negara Muslim lainnya. Jika Indonesia, sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, memberi izin pendirian kantor perwakilan Hamas, negara-negara Muslim lainnya juga bisa terdorong untuk melakukan hal serupa.

"Itu akan menjadi semacam contoh bentuk dukungan konkrit rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina," lanjut Ismail.

Karena itu, HTI menyambut baik wacana ini dan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan izin terhadap pendirian kantor perwakilan ini. Selain itu, HTI juga berharap Jokowi menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

HTI juga berharap, jika pendirian kantor perwakilan ini jadi dilaksanakan, bentuk dukungan terhadap Palestina tak hanya berhenti pada pembukaan kantor saja. "Harus ada langkah-langkah konkrit lainnya untuk merealisasikan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina," jelas Ismail.

Tak Keberatan

Masyarakat Indonesia tidak merasa keberatan jika organisasi Hamas Palestina membuka kantor di Jakarta. Ketua Umum Pusat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Tuti Alawiyah mengaku sangat mendukung rencana tersebut.

Sebagai negara pendukung Palestina, kata Tuti, permintaan ini tentu tidak menjadi beban berat bagi Indonesia. "Karena selama ini kan Indonesia resmi menjadi negara pendukung kemerdekaan Palestina," ujar Tuti saat dihubungi Republika Online (ROL) pada Sabtu (29/11).

Menurut Tuti, rencana pembangunan kantor perwakilan ini sangat bagus. Tuti menjelaskan, dengan adanya kantor Hamas di Jakarta, Indonesia bisa menjalin lebih erat dengan Palestina.

Tuti mengungkapkan, dengan adanya kantor Hamas, Indonesia bisa merasa lebih dekat dengan Paletina. Selain itu, Indonesia juga akan lebih mudah memberi bantuan kepada masyarakat Palestina. Tuti menambahkan, masyarakat Indonesia bisa lebih merasa penderitaan rakyat Palestina.

Menurut Tuti, permintaan Hamas itu sangat bagus. Indonesia sebagai negara pendukung, katanya, perlu merealisasikan permintaan Hamas ini. "Jadinya Indonesia tidak setengah-setengah memberikan bantuan kepada Palestina," ujarnya.

Tuti menegaskan, secara pribadi, ia sangat mendukung. "Asal dengan satu catatan," ungkapnya. Menurutnya, hubungan antara Hamas dan Fatah benar-benar baik. Tuti mengaharpkan, antara dua organisasi ini bisa saling menguatkan dan tidak berseteru lagi. "Apabila itu bisa dilakukan, barulah Indonesia bisa memberikan izin pembangunan kantor tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, sekitar tujuh delegasi organisasi Hamas Palestina menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11). Delegasi yang dipimpin oleh Abu Umar Muhammad tersebut, meminta DPR untuk mengizinkan Hamas membuka kantor perwakilan di Jakarta.

Anggota Hamas tersebut meminta dukungan politik lebih dari Indonesia. Mereka berharap bisa menggalang dukungan melalui parlemen agar dapat memberi bantuan langsung kepada bangsa Palestina. (*ROL)

Netizen Sindir Jokowi, #BukanUrusanSaya jadi Trending Topic


Jika SBY memiliki kalimat 'sakti', "Saya prihatin," warga dunia maya juga ternyata mencatat berkali-kali Presiden Jokowi menyebut kalimat ini. Seakan-akan menyindir, ribuan netizen menyemarakkan twitter dengan tagar #BukanUrusanSaya.

Dunia maya sudah mulai menandai kalimat khas yang diucapkan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya kalimat sakti 'saya prihatin', nitizen punya 'bukan urusan saya' untuk Jokowi.

Berdasarkan survey Evello.co.id lewat akun twitternya ‏@EvelloCorp, disebutkan hastag atau tanda pagar #bukanurusansaya pertama kali muncul pada Sabtu siang (29/11).

Kicauan nitizen dengan tanda pagar tersebut terus meroket. Hingga Ahad pagi (30/11), kicauan sudah hampir menyentuh 3ribu tweet.

"hashtag #BukanUrusanSaya meningkat. Jmlh kicauan mencapai 2.761 tweet. @PintarPolitik," tulis evello.

Kebanyakan nitizen mengutip atau menyertakan berita-berita tentang Jokowi atau isu hangat yang sedang mengemuka. Kemudian mereka menyertakan hastag #bukanurusansaya.

Seperti akun ‏@herlan_riyanto "@DS_Andiniq:Fix asbun yg blg hrg efek domino ga bakal naik y @odongodong4: #BukanUrusanSaya @jokowi_do2. Begitu juga dengan ‏@IfathNungka, "Urusane Speak Bombay wae LOL "@tkginternet: kalau semua #BukanUrusanSaya lalu urusan saya apa? @PintarPolitik".

Akun, @peppramu juga menyebut "#BukanUrusanSaya "@bamset77: "@ad_dhoif: Gmn ya reaksi org ini stlh pollycarpus bebas bersyrat? :)) ".

"Pfft...dulu janjinya muluk2 sekarang #BukanUrusanSaya => Jaksa Agung: Kasus HAM Belum Jadi Fokus Jokowi"


Begitu pula ‏@SangPemburu99, "#BukanUrusanSaya RT"@PintarPolitik: Presiden Jokowi Kesal Trans Jakarta Tidak Maksimal"

"#BukanUrusanSaya "@BayoeNegara: Sekarang klo tidak puas dengan pelayanan dr pemerintah harus DIAM...!!! Gak boleh protes..!! @PintarPolitik" tulis @fadlier

Akun ‏@nitasidik yang ikut mengomentari sindiran "bukan urusan saya'

"Teguran ini supaya Sang Presiden sadar bahwa sekecil apapun yg terjadi diNegara ini tdk bs diselesaikan dgn ucapan #BukanUrusanSaya"

Berdasarkan penelusuran, sejak menjabat menjadi Gubernur DKI, Jokowi sempat beberapa kali menjawab dengan kalimat tersebut. Mulai dari Jembatan Blok G hingga persoalan Bus Transjakarta rusak. (*ROL)

Netizen Sindir Jokowi, #BukanUrusanSaya jadi Tending Topic


Jika SBY memiliki kalimat 'sakti', "Saya prihatin," warga dunia maya juga ternyata mencatat berkali-kali Presiden Jokowi menyebut kalimat ini. Seakan-akan menyindir, ribuan netizen menyemarakkan twitter dengan tagar #BukanUrusanSaya.

Dunia maya sudah mulai menandai kalimat khas yang diucapkan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya kalimat sakti 'saya prihatin', nitizen punya 'bukan urusan saya' untuk Jokowi.

Berdasarkan survey Evello.co.id lewat akun twitternya ‏@EvelloCorp, disebutkan hastag atau tanda pagar #bukanurusansaya pertama kali muncul pada Sabtu siang (29/11).

Kicauan nitizen dengan tanda pagar tersebut terus meroket. Hingga Ahad pagi (30/11), kicauan sudah hampir menyentuh 3ribu tweet.

"hashtag #BukanUrusanSaya meningkat. Jmlh kicauan mencapai 2.761 tweet. @PintarPolitik," tulis evello.

Kebanyakan nitizen mengutip atau menyertakan berita-berita tentang Jokowi atau isu hangat yang sedang mengemuka. Kemudian mereka menyertakan hastag #bukanurusansaya.

Seperti akun ‏@herlan_riyanto "@DS_Andiniq:Fix asbun yg blg hrg efek domino ga bakal naik y @odongodong4: #BukanUrusanSaya @jokowi_do2. Begitu juga dengan ‏@IfathNungka, "Urusane Speak Bombay wae LOL "@tkginternet: kalau semua #BukanUrusanSaya lalu urusan saya apa? @PintarPolitik".

Akun, @peppramu juga menyebut "#BukanUrusanSaya "@bamset77: "@ad_dhoif: Gmn ya reaksi org ini stlh pollycarpus bebas bersyrat? :)) ".

"Pfft...dulu janjinya muluk2 sekarang #BukanUrusanSaya => Jaksa Agung: Kasus HAM Belum Jadi Fokus Jokowi"


Begitu pula ‏@SangPemburu99, "#BukanUrusanSaya RT"@PintarPolitik: Presiden Jokowi Kesal Trans Jakarta Tidak Maksimal"

"#BukanUrusanSaya "@BayoeNegara: Sekarang klo tidak puas dengan pelayanan dr pemerintah harus DIAM...!!! Gak boleh protes..!! @PintarPolitik" tulis @fadlier

Akun ‏@nitasidik yang ikut mengomentari sindiran "bukan urusan saya'

"Teguran ini supaya Sang Presiden sadar bahwa sekecil apapun yg terjadi diNegara ini tdk bs diselesaikan dgn ucapan #BukanUrusanSaya"

Berdasarkan penelusuran, sejak menjabat menjadi Gubernur DKI, Jokowi sempat beberapa kali menjawab dengan kalimat tersebut. Mulai dari Jembatan Blok G hingga persoalan Bus Transjakarta rusak. (*ROL)

Tahukah Anda: ISIS Kini Kuasai Wilayah Seluas Negara Inggris



Daulah Islam atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) mengendalikan sepertiga wilayah Irak dan sepertiga wilayah Suriah, yang jika digabung luasnya seukuran negara Inggris.

Hal itu diungkapkan Joshua Landis, pakar Suriah dan direktur dari University of Oklahoma Center for Middle East Study. 

"(Wilayah) negara yang dikuasasi ISIS seluas Inggris. Memiliki sekitar delapan atau sembilan juta orang di dalamnya," katanya.

Hal itu dia sampaikan kepada Talal al-Haj, kepala biro Al Arabiya di New York.

"(Pasukan) koalisi itu tidak benar-benar mengontrol setiap milisi, yang merupakan salah satu masalah dan itu mengapa Amerika Serikat telah berhenti mengirim uangnya melalui koalisi," ujar Landis, yang dilansir Sabtu (29/11/2014).

Landis mengatakan bahwa badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, mengirimkan senjata dan berhadapan langsung dengan milisi yang melawan rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah sejak mantan kepala Dewan Militer Agung Tentara Pembebasan Suriah, Salim Idris, dipaksa keluar dari Suriah tahun lalu.

"Semua senjata yang berasal dari Amerika dan produk lainnya, dicuri militan Islamis, dan Amerika Serikat menyerah," imbuh dia. 

"Saya tidak berpikir bahwa Washington memiliki rencana yang jelas."

Dia menegaskan, koalisi yang dipimpin AS, tidak bisa menghancurkan ISIS dengan membom mereka. 

"Wilayah ini (Suriah dan Irak) membutuhkan pemerintah yang lebih baik atau akan terus menjadi medan pemberontakan dan radikalisme," ucapnya.