Haramkan Perda Syariat, PDIP Bisa Dicap Anti-Islam

Ketua Tim Hukum dan Advokasi Jokowi-JK, Trimedya Pandjaitan

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika kelak terpilih bakal melarang pemerintahan daerah menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang beraroma syariat Islam. Blunder baru pasangan Jokowi-JK?

Ketua Tim Hukum dan Advokasi Joko Widodo-Jusuf Kalla Trimedya Pandjaitan mengatakan jika kelak tokoh jagoannya menang dalam Pilpres tidak akan mendukung pemberlakukan perda yang beraroma syariat Islam. Bagi dia, Perda Syariat Islam bertentangan dengan Pancasila. 

"Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," kata Trimedya di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Lebih lanjut Trimedya mengatakan, Perda berbasis syariat Islam ini bisa mengganggu kemajemukan NKRI. Menurut dia, Perda Syariat dapat menciptaan pengotak-kotakan di dalam masyarakat.

"Ke depan kami berharap Perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat," terang Trimedya. Ia mengatakan khusus untuk Aceh tidak ada soal pemberlakukan syariat karena daerah otonomi khusus.

Sementara anggota Tim Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta Ahmad Yani mengatakan pernyataan Trimedya Pandjaitan menunjukkan tidak paham undang-undang. 

"Trimedya harus paham dulu UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Otonomi Daerah yang menyebutkan bagaimana menyerap hukum adat dan lokal yang menjadi bagian sistem hukum nasional," kata Yani.

Secara tegas Yani menyebut, gagasan yang digulirkan Joko-Kalla merupakan sikap anti-Islam. Padahal, kata Yani, kita sebagai bangsa tidak boleh antiagama apapun. "Kalau seperti itu sangat anti-Islam," tandas politikus PPP ini.

Ia menegaskan nilai-nilai Pancasila terkait dengan Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang memiliki semangat tidak ingin mempertentangkan antara agama dengan pancasila. "Spirit nilai Pancasila diilhami oleh nilai-nilai agama," tegas Yani.

Pernyataan Trimedya ini tentu mengejutkan dan berpotensi menyulut protes dari kelompok Islam di Indonesia. Karena dalam praktiknya tidak ada persoalan dalam penerbitan Perda Syariat Islam. 

Yang terpenting, Perda harus melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan DPRD sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memiliki nilai kemanfaatan bagi publik.

Larangan Jokowi-JK tentu bermakna bias. Karena dalam praktiknya, di lapangan perda yang bernuansa agama tidak hanya didominasi Islam. Perda bernuansa agama non-Islam juga muncul seperti adanya perda yang mengatur tata cara penguburan mayat dan pesta adat di Tana Toraja juga muncul. Jika ingin fair, semestinya Jokowi-JK tidak hanya spesifik membidik Perda Syariat Islam.

Sepanjang 1999-2009 sedikitnya terdapat 151 perda yang bernuansa syariat Islam. Memang di beberapa daerah terdapat persoalan di lapangan. Namun ada juga perda yang bernuansa syariat Islam tidak menimbulkan persoalan di daerah. (*inl)

Read More

Dicap Pengkhianat! Prajurit AS Bowe Bergdahl, Diculik atau Membelot?

Setelah penukaran seorang tawanan tentara Amerika Serikat (AS), Sersan Bowe Bergdahl, dengan lima tahanan penting Taliban, Partai Republik di AS terus meminta penjelasan dari presiden Obama mengenai keadaan yang sebenarnya mengenai kejadian tersebut.

Seperti dilaporkan aol.com, Selasa 3 Juni 2014, pihak Gedung Putih meminta maaf kepada para anggota dewan perwakilan karena tidak memberi kabar sebelumnya kepada mereka berkenaan dengan penukaran lima tahanan Taliban dengan Sersan Bowe Bergdahl.

Senator Dianne Feinstein (Demokrat dari negara bagian California) dan Saxby Chambliss (Republikan dari negara bagian Georgia) adalah anggota komite senat untuk intelijen. Keduanya mengatakan para pejabat Gedung Putih menghubungi mereka di hari Senin untuk mengatakan bahwa tiadanya pemberitahuan sekadar salah pengertian.

Feinstein juga menerima panggilan dari Wakil Penasehat Keamanan Nasional Tony Blinken. Gedung Putih tidak segera memberi komentar tentang percakapan itu.

Upaya membela diri oleh Gedung Putih dilakukan setelah para anggota dewan dari Partai Republik menuduh Gedung Putih telah membahayakan para anggota tentara AS dengan melepaskan lima anggota penting Taliban yang ditahan di Guantanamo untuk ditukar dengan Bergdahl.

Seperti dikutip dari The New York Times, Selasa 3 Juni 2014, sebetulnya ada statuta tingkat federal yang mewajibkan Pentagon untuk mengabari Kongres sebulan sebelum memindahkan lima tahanan Taliban itu sebelum tuntasnya pertukaran.

Namun, pemerintahan Obama menyebutkan keadaan tak biasa yang tidak memungkinkan adanya pemberitahuan sebulan sebelumnya, terutama terkait kesempatan yang hanya kurang dari 30 hari untuk mendapatkan Bergdahl kembali.

Presiden Obama bersikeras telah menjadi tanggung jawabnya untuk membawa kembali setiap anggota pasukan AS.

Pahlawan atau pengkhianat?

Dari CNN (3 Juni 2014), ada laporan bahwa Bergdahl sebenarnya mangkir dari militer dan bukan diculik atau ditawan melawan kehendaknya sendiri. Bekas komandannya, Sersan Evan Buetow, mengatakan bahwa Bergdahl adalah seorang yang telah mangkir dari dinas.

Setelah menghilang beberapa hari, kelompok-kelompok pasukan AS terus memantau pembicaraan radio dan telepon genggam yang mereka sadap sehingga diketahui bahwa Bergdahl berada di Yahya Khel, suatu desa yang berjarak lebih dari 3 kilometer jauhnya.

Menurut penerjemah tentara AS, Bergdahl terdengar mencari-cari seseorang yang dapat berbahasa Inggris. Buetow penasaran dengan hal ini.

Menteri Angkatan Darat John McHugh mengatakan kasus ini akan ditangani secara menyeluruh dan terkoordinasi agar mendapat gambaran jelas tentang apa yang terjadi dengan hilang dan ditahannya Bergdahl.

Mantan komandan itu bercerita bahwa di malam hilangnya Bergdahl, peletonnya sedang berada di pos kecil yang terdiri dari dua bunker dipagari oleh truk-truk militer. Bluetow berada di salah satu bunker dan Bergdahl seharusnya berada di tenda di dekat salah satu truk.

Kemudian muncul berita radio yang menanyakan keberadaan Bergdahl. Ternyata, seorang rekan tentara yang akan membangunkannya untuk berganti jadwal jaga malam, tidak dapat menemukannya di tenda.

Anehnya, senjata, rompi anti-peluru, dan peralatan penglihatan malam miliknya ditinggalkan di tenda. Seorang saksi di peleton yang sama mengatakan bahwa Bergdahl menghilang hanya dengan membawa kompas, sebilah pisau, air minum, kamera digital, dan buku harian.

Peningkatan serangan

Selama 60 hari setelah hilangnya Bergdahl, pasukan AS seperti mencari hantu. Pencarian itu juga mengalihkan banyak sumber daya yang biasanya dipergunakan untuk operasi militer. Lebih dari itu, enam orang tentara telah tewas dalam upaya pencarian. Upaya pencarian itu sendiri bukan menjadi penugasan secara khusus, namun mengikuti arahan intelijen.

Peleton tersebut mengakui meningkatnya serangan terhadap mereka di Propinsi Paktika itu setelah peristiwa hilangnya rekan mereka. Bukan hanya jumlah serangan, tapi tingkat keganasan dan ketepatan serangan juga meningkat.

Serangan menggunakan peledak yang diperbarui (IED) juga semakin sering dan semakin mematikan. Daya hancurnya meningkat karena penempatan bom yang semakin sempurna dalam sergapan-sergapan terhadap truk-truk militer AS.

Dalam pandangan Buetow, mantan komandan peleton itu, peningkatan serangan ini mencurigakan karena Bergdahl mengetahui informasi penting mengenai pergerakan truk-truk tentara AS, persenjataan yang ada dalam truk-truk tersebut, dan bagaimana militer AS memberi reaksi terhadap serangan-serangan. (*lip6.laporan)

Read More

Astagfirullah! Tak Sejalan Ideologi, PDIP dan Pemerintahan Jokowi Larang Perda Syariat

Trimedya Panjaitan ketua tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla 

Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam.

"Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersifat syariat," kata Trimedya kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Trimedya menyatakan perda syariat Islam tidak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945.

"Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP ini.

Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas.

Isi dari program empat pilar kebangsaan itu sendiri adalah: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Bagi PDIP Pancasila sudah final," ujarnya.

Menurutnya, Perda syariat Islam bakal menciptakan pengkotak-kotakan di masyarakat. Ujung-ujungnya, Perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI.

"Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat," kata anggota Komisi III DPR ini, dikutip ROL.

"Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada," timpalnya.

Read More

Astagfirullah! Tak Sejalan Ideologi PDIP, Pemerintahan Jokowi Larang Perda Syariat

Trimedya Panjaitan ketua tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla
Ketua tim hukum pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Trimedya Panjaitan, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membiarkan munculnya peraturan daerah (perda) baru yang berlandaskan syariat Islam.

"Yang jelas kami tidak mendukung perda yang bersifat syariat," kata Trimedya kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Trimedya menyatakan perda syariat Islam tidak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945.

"Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP ini.

Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas.

Isi dari program empat pilar kebangsaan itu sendiri adalah: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Bagi PDIP Pancasila sudah final," ujarnya.

Menurutnya, Perda syariat Islam bakal menciptakan pengkotak-kotakan di masyarakat. Ujung-ujungnya, Perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI.

"Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat," kata anggota Komisi III DPR ini, dikutip ROL.

"Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada," timpalnya.

Read More

Ssstt! Bocoran Dokumen Rahasia Wikileaks sebut “Prabowo Punya Pacar di Thailand”

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Prabowo Subianto disebut punya pacar seorang perempuan Thailand. Bahkan, Prabowo dikabarkan membuatkan usaha untuk pacarnya yang disembunyikan itu.

Demikian bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 3 Juli 2006 yang disebarkan WikiLeaks. Dalam kawat diplomatik Kedubes AS bernomor 06JAKARTA8261_a tanggal 3 Juli 2006 itu disebutkan, Prabowo sering terbang ke Bangkok untuk menemui pacarnya.

Kawat diplomatik itu mengutip informasi dari politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh yang disebut sangat dekat dengan Prabowo.

"Poempida claimed that Prabowo had established a business venture for this woman, and the couple was close enough that they would marry if Prabowo were not worried about how having a foreign wife might affect his lingering presidential ambitions," tulis kawat diplomatik itu.

Judul laporan kawan diplomatik Kedubes AS itu adalah Indonesian Biographical and Political Gossip, Q2 2006. Sementara laporan tentang Prabowo punya pacar muncul dalam subjudul Prabowo Eyeing Presidency, Hiding Thai Girlfriend.

Mengacu pada laporan itu, Prabowo sering menggunakan pesawat komersial ke Bangkok untuk menemui pacarnya itu. Sedangkan sumber laporan Kedubes AS itu adalah politikus Golkar, Poempida Hidayatullah yang disebut pernah dekat dengan Prabowo.

Dalam kabel diplomatik itu juga dipaparkan bahwa Poempida menyebut Prabowo telah membuatkan bisnis untuk pacarnya. Kawat itu mengutip pernyataan Poempida Hidayatullah, politikus Partai Golkar yang disebut dekat dengan Prabowo.

"Former Special Forces commander Prabowo Subianto often takes commercial flights to Bangkok to visit a Thai girlfriend who lives there, according to Golkar Deputy Treasurer Poempida Hidayatulloh (strictly protect)," demikian bunyi kawat diplomatik itu.

Poempida menyebut Prabowo dan pacarnya sudah cukup dekat untuk melangkah ke jenjang pernikahan andai mantan Pangkostrad itu tidak khawatir bahwa menikahi perempuan berkewarganegaraan asing bakal berpengaruh pada ambisinya menjadi presiden yang sudah lama terpendam.

Seperti diketahui, Prabowo pernah menjadi suami dari Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Hanya saja, pasangan yang menikah pada tahun 1983 itu berakhir dengan perceraian.

Sementara kawat diplomatik berklasifikasi rahasia itu dikirim saat B Lynn Pascoe menjadi Duta Besar AS di Jakarta. Laporan yang disusun political officer Kedubes AS, David R. Greenberg itu hanya ditujukan ke dua pihak, yakni National Security Council (Dewan Keamanan Nasional) dan Kementerian Luar Negeri AS. (*wikileaks/jpn/kmps)

Read More