Aceh akan Terus Perang dengan Pemerintah Pusat


Jika turunan UUPA tersebut tidak tuntas, Zaini sangat mengkhawatirkan kedepan rakyat Aceh akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat, dan bukan tidak mungkin hal ini akan kembali membuat masyarakat marah dan kembali mengangkat senjata.

Lebih dari 29 tahun konflik terjadi di Aceh. Selama itu pula ribuan nyawa hilang. Di dalamnya terdapat sejumlah wartawan yang juga ikut menjadi korban kekejaman konflik. Sebut saja Ersa Siregar, wartawan RCTI yang meninggal terkena timah panas konflik.

Bagi Gubernur Aceh Zaini Abdullah, wartawan merupakan salah satu ujung tombak yang berada di garis depan mengabarkan berita pada masa konflik. Ia menyebutkan wartawan sebagai salah satu pejuang Aceh pada masa lampau.

Menurutnya, selain mengalami kepedihan, wartawan tidak takut kehilangan nyawanya untuk bersama-sama dalam perjuangan apa pun di masa lalu.

"Dalam perjuangan memakai senjata dulu, banyak kita lihat wartawan meninggal bersama gerilyawan dan pejuang-pejuang lainnya," ujar Zaini Abdullah saat Peringatan 9 tahun perjanjian damai Aceh (15/8) di halaman Masjid Raya Baiturahman.

Pada 2005 silam, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat menakhiri konflik dan saling berjabat tangan. Semua pertikaian diakhiri, rakyat Aceh keluar dari bayang-bayang ketakutan. Saat ini sudah 9 tahun rakyat Aceh merasakan udara segar tanpa suara letusan senjata.

Gubernur yang akrab dengan sapaan Doto Zaini ini mengatakan, perjuangan saat ini bukan lagi dengan senjata, namun pena. Kata Zaini, sekarang wartawan, organisasi sipil, dan rakyat harus sejalan dengan pemerintah untuk memperjuangkan pembangunan dan membereskan kekhususan Aceh.

Menurut Zaini, salah satu urusan yang belum selesai setelah 9 tahun Aceh damai adalah realisasi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan amanah dari perjanjian damai atau MoU.

"Salah satu yang penting bagi saya adalah memperjuangkan UUPA ini," kata Doto.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pidato saat peringatan tersebut mengaskan bahwa perang fisik di Aceh memang sudah usai sejak 15 Agustus 2005 yang silam, namun perang politik masih belum usai.

"Perang fisik di Aceh sudah usai sejak 2005, namun kita akan terus berperang secara politik kepada pemerintah pusat," kata gubernur.

Perang politik akan terus berlanjut selama pemerintah pusat belum merealisasikan janji janji yang telah disepakati dalam butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinky, jelas gubernur menambahkan.

"Kita akan terus berperang secara politik jika pusat tidak tepat janji," tegas gubernur.

Gubernur mengungkapkan, hingga 9 tahun damai Aceh, hingga saat ini pusat masih ingkar dan belum menuntaskan beberapa poin penting yabg menjadi kesepakatan MoU antara RI dan GAM kala itu.

"Pemerintah pusat jangan main-main soal ini, dan jangan tunggu rakyat Aceh marah," tegas gubernur.

Jika turunan UUPA tersebut tidak tuntas, Zaini sangat mengkhawatirkan kedepan rakyat Aceh akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat, dan bukan tidak mungkin hal ini akan kembali membuat masyarakat marah dan kembali mengangkat senjata.

0 comments:

Posting Komentar