Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kapan waktunya? Entahlah, belum pasti. Sejumlah sumber menyebut, kenaikan akan dilakukan dalam hitungan hari.
Senin (3/10/2014) sang presiden membagikan 4 'kartu sakti' kepada masyarakat: Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan Sim Card terkait pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
"Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat bisa mengakses ke pendidikan, kesehatan, dan juga sistem cash transfer seperti ini," kata Jokowi di Pos Indonesia.
Apakah ini sinyal kenaikan harga BBM subsidi tinggal sesaat lagi?
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyatakan kenaikan harga BBM subsidi tak bisa ditunda.
"Saya kira seluruh negeri sudah tahu. Baik itu pada pengamat, ekonom, politisi, semuanya sudah paham permasalahan BBM subsidi ini. Apakah kita bisa menunda? Rasanya tidak," katanya di kantor Kementerian ESDM, pekan lalu.
Memang, sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia ketujuh, pencabutan BBM bersubsidi memang jadi tantangan besar bagi pemerintahannya. Dus, rupanya Jokowi gerak cepat dengan memberikan kado kenaikan harga BBM di awal masa kerjanya.
Kenapa Jokowi senekat itu? Bukankah ia Presiden yang pro-rakyat kecil yang selalu berharap harga BBM tak naik?
Eits, tunggu dulu. Kalau menilik ke belakang, sejak kampanye pemilihan presiden, Jokowi dalam visi misi ekonomi yang diusung memprogramkan untuk mengurangi subsidi BBM dan menyediakan energi murah.
Cara yang dijanjikan saat itu adalah Konversi BBM ke gas, dengan perkiraan pengalihan 30% transportasi ke gas akan mengurangi subsidi BBM Rp 60 triliun dan menekan harga energi 20%. Satu lagi dengan cara mengalihkan konsumsi BBM ke biofuel.
Kini setelah menjadi orang nomor satu di negeri ini, Jokowi tak mau berlama-lama terjebak dalam dilema berani menaikkan harga BBM atau tidak.
Kenapa Jokowi berani menaikkan harga BBM?
Sejak awal tahun ini, wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi terus didengung-dengungkan oleh pemerintah. Banyak alasan yang mendasari pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi tersebut.
Pertama kenaikan harga minyak dunia. Sejak awal tahun, harga minyak dunia terus merangkak naik. Di Januari 2014, harga minyak mentah dunia ada di kisaran US$ 90 per barel. Harga tersebut terus menanjak seiring bergantinya bulan. Sampai akhirnya pada Juli 2014 harga minyak dunia sempat menyentuh level di atas US$ 100 per barel.
Kedua nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus tertekan. Di awal tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) selalu di atas Rp 12.000 per dolar AS. Memang, di April 2014 nilai tukar rupiah sempat menguat ke level Rp 11.400 per dolar AS. Namun penguatan tersebut tak berlangsung lama. Pada Juli 2014, rupiah kembali tertekan di level Rp 12.000 per dolar AS.
Kedua faktor tersebut tentu saja menambah beban anggaran pemerintah. Pasalnya, sebagian besar BBM subsidi di Tanah Air adalah impor. Dengang kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar tersebut membuat biaya impor menjadi semakin mahal.
Selain itu ada faktor ketiga yaitu semakin tipisnya kuota subsidi energi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014, kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kilo liter (kl). PT Pertamina (Persero) memperkirakan, jika tak ada kenaikan harga BBM Subsidi, pada Desember 2014 kuota tersebut akan habis.
Harga Barang Naik 5%
Ekonom ReforMiner Institute, Komaidi mengatakan, mau tidak mau, suka tidak suka, berat tidak berat, harga BBM di Indonesia harus disesuaikan dengan harga keekonomiannya. Menurutnya, selama ini 85 persen pengguna BBM Subsidi adalah pemilik kendaraan bermotor dan dari 85 persen tersebut, sebesar 75 persen adalah mereka yang memiliki kendaraan roda empat.
"Apakah fair kalau kita bicara skala prioritas saudara-saudara kita yang sudah mampu beli kendaraan roda empat kemudian diberikan subsidi?" tuturnya. Oleh karena itu, ia pun mendukung rencana kenaikan harga BBM subsidi tersebut sesegera mungkin.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun sudah mempunyai hitungannya. Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, menjelaskan kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak kepada harga barang-barang. Kenaikan harga barang tersebut sebagai langkah antisipasi pembengkakan biaya operasional.
"Kalau harga BBM naik Rp 3.000, maka kenaikan harga mulai 5 persen," ujar Sofyan.
Menurutnya, transportasi merupakan sektor yang akan terkena dampak langsung dari penyesuaian harga BBM subsidi tersebut. "Kalau sektor industri belum tentu bisa langsung menaikkan harga barang, paling baru bisa tahun depan. Karena kami masih ada stok yang bisa didistribusikan," papar dia.
Kartu Sakti Peredam Amarah
Pemerintah Jokowi mempunyai trik khusus untuk meredamnya. Mereka telah menyiapkan cara-cara untuk meredam teriakan tersebut yaitu program kartu sakti. Pada 3 November 2014, Presiden Jokowi meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, kartu tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sebelumnya. Selain itu, kartu tersebut juga merupakan antisipasi dari rencana menaikkan harga BBM subsidi.
"Apalagi ada kegiatan rencana pada tahun ini untuk menaikkan harga BBM subsidi. Kartu ini dapat dinikmati masyarakat sebelum kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan sebelum akhir 2014," kata Puan.
Sedangkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, masih ada program lain yang akan dikeluarkan oleh pemerintah selain program kartu sakti. "Selain KIS, KIP dan KKS ada bantuan lain untuk masyarakat yang kami programkan dalam DIPA Kementerian Sosial," tuturnya.
KIS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. "BPJS penyelenggaranya, JKN sistemnya, semua satu kesatuan," ungkap Khofifah.
Sedangkan program KKS, dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu. Ke depan bantuan ini dilakukan dalam bentuk e-money untuk menggerakkan usaha yang produktif.
"Kira-kira setara dengan 24,5 juta penduduk Indonesia. Sekitar 25 persen dari total penduduk itu terbawah," tambahnya.
Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menambahkan KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa.
Dia memastikan jumlah tersebut akan bertambah. Pasalnya, data tersebut menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM), ke depan siswa rentan miskin pun juga akan mendapat bantuan tersebut.
"Data ini adalah data yang didapat TNP2K 2013. Pada fase pertama ini program KIP akan menggunakan data siswa miskin yang kemarin menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)," pungkasnya.
Selain kenaikan angka inflasi dan meningkatnya masyarakat miskin, nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun bakal terpuruk.
(*liputan6)
0 comments:
Posting Komentar