Amnesti International: Israel Lakukan Kejahatan Perang



Kejahatan perang harus independen dan tidak memihak dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili di pengadilan yang adil

Kerusakan bangunan sipil akibat aksi militer Israel dalam operasi mereka musim panas ini merupakan kejahatan perang dan harus diselidiki, menurut pemantau hak asasi manusia Amnesti Internasional, Selasa.

Penghancuran empat bangunan bertingkat selama empat hari terakhir operasi 50 hari pada musim panas kali ini melanggar hukum kemanusiaan internasional, kata kelompok itu.

"Semua bukti yang kita miliki menunjukkan kerusakan besar-besaran ini dilakukan dengan sengaja dan tanpa pembenaran militer," kata Philip Luther, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesti Internasional.

"Kedua fakta di lapangan dan pernyataan yang dibuat oleh juru bicara militer Israel pada saat itu menunjukkan bahwa serangan itu merupakan hukuman kolektif terhadap rakyat Gaza dan dirancang untuk menghancurkan mata pencaharian mereka yang sudah rentan."

"Kejahatan perang harus independen dan tidak memihak dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili di pengadilan yang adil," lanjutnya sebagaimana dikutip AFP.

Tidak ada reaksi langsung terhadap pernyataan Amnesti Internasional itu dari pihak Israel.

Salah satu bangunan bersejarah yang hancur adalah Pusat Perdagangan Kota di Rafah, yang berisi pusat perbelanjaan, klinik kesehatan dan kantor. Tempat itu menjadi lokasi mata pencaharian bagi ratusan keluarga, kata kelompok itu.

Israel telah mengatakan bahwa salah satu bangunan menjadi tempat pusat komando dari gerakan Islam Palestina Hamas, sementara itu yang lainnya memiliki "fasilitas terkait dengan militan Palestina", menurut kelompok hak asasi.



Namun, militer memiliki kewajiban untuk menggunakan metode yang meminimalkan kerugian bagi warga sipil dan harta benda mereka, dan sebelumnya telah menyasar apartemen tertentu tanpa merusak seluruh bangunan, tambahnya.

Amnesti Internasional mengatakan bahwa warga penghuni bangunan itu telah diperingatkan untuk meninggalkan lokasi oleh militer Israel, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan barang-barang berharga.

Puluhan orang dari bangunan di dekatnya terluka, dan ratusan kehilangan rumah mereka, menurut kelompok hak asasi itu.

Amnesti Internasional menyerukan agar kelompoknya dan kelompok hak-hak asasi lainnya diberi akses ke Gaza dan agar tim penyelidik PBB dalam perang diizinkan untuk melakukan penyelidikan.

Israel telah menolak untuk bekerja sama dengan komisi karena "permusuhan obsesif terhadap Israel", menurut juru bicara kementerian luar negeri.

Akhirnya! Jokowi Resmi Tolak Kantor HAMAS di Jakarta



Saat kampanye Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk mendukung penuh perjuangan Palestina meraih kemerdekaan, saat masa kampanye Pilpres lalu. Namun nampaknya janji tersebut tidak akan ditepati. 

Melalui Menlu RI, Retno Lestari pemerintah Jokowi resmi menolak HAMAS mendirikan kantor di Indonesia.

"Kami menolak pembukaan kantor Hamas. Kan sudah ada Kedutaan Palestina," kata Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi, Senin (1/11).

Padahal Kantor Hamas sudah didirikan di berbagai negara termasuk eropa. Sejumlah negara tersebut diantaranya Rusia, Jerman, Lebanon, Pakistan, Qatar, dan Malaysia.

Tindakan pemerintah Jokowi pun bertolak belakang dengan sikap DPR RI yang menyambut hangat rencana pembukaan kantor tersebut. Pada tanggal 28 November pekan lalu, Setya Novanto menerima kunjungan Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad.

Dalam pertemuan tersebut Novanto menyampaikan dukungannya atas rencana pendirian Kantor Hamas di Indonesia. Hal senada diungkapkan Mahfudz Siddiq Komisi I DPR. Ia berpendapat bahwa pembukaan Kantor Hamas adalah salah satu upaya mendukung kemerdekaan Palestina.

Oleh itu rencana Hamas membuka kantor cabang di negeri ini perlu direalisasikan. Mengingat Palestina telah turut aktif dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan NKRI. Menjadi hal yang wajar jika Indonesia melakukan tindakan yang sama. Mendukung kemerdekaan Palestina.

Beberapa masyarakat pun menyayangkan penolakan pemerintah tersebut, salah satunya disampaikan oleh Ihsan.

"Apa ini artinya ingkar janji lagi? Janjinya dulu kan dukung Palestina. Tapi saya coba Husnudzan saja. Semoga dugaan saya salah," Rabu (3/11).

Selain Ihsan, ada juga Rahman (61) yang kecewa dengan kebijakan tersebut. Rahman berpendapat bahwa kebijakan presiden banyak yang pro non-muslim. Padahal negara ini mayoritas berpenduduk islam.

"Ada-ada saja Presiden itu. Kan dulu janjinya mau dukung Palestina merdeka. Eh sekarang nolak. Saya sebenarnya sudah duga. Banyak kebijakannya yang pro pada non-muslim," kata Rahman.

Menurutnya hal tersebut dibuktikan melalui negara apa yang pertama dikunjungi di era pemerintahan Jokowi. Padahal Palestina negara yang dimasukan dalam janji pemilu. Tapi sampai sekarang tidak ada kunjungan ke sana.


Sebelumnya pernyataan mendukung kemerdekaan palestina dilontarkan langsung oleh Jokowi saat pemaparan visi misi di debat capres di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/6) silam.

Kala itu, pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini mengaku bersama pasangannya, Jusuf Kalla akan menjadi dua orang yang terdepan dalam membela kemerdekaan rakyat Palestina dan mendukung penuh itu menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya dan JK mendukung penuh Palestina menjadi negara merdeka dan mendukung penuh Palestina menjadi anggota penuh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Jokowi usai dalam debat pertama capres.

Bahkan di depan ribuan relawannya, Jokowi kembali menegaskan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Di hadapan pendukungnya, Jokowi menyatakan mendukung 100 persen kemerdekaan bagi Palestina dan berjanji akan mati-matian membela negara itu dari cengkraman Israel. (*rol)

Istri Abu Bakr al-Baghdadi Ditangkap



Tentara Lebanon menahan seorang istri dan puteri pemimpin Negara Islam Abu Bakr al-Baghdadi ketika mereka melintas dari Suriah sembilan hari lalu.

Wanita tersebut diidentifikasi bernama Saja al-Dulaimi, warga negara Irak, oleh seorang perwira keamanan dan seorang sumber politik senior Lebanon, lapor Reuters.

Surat kabar Lebanon As-Safir melaporkan ia telah ditahan setelah berkoordinasi dengan "intelijen asing".

Satu sumber keamanan Lebanon mengatakan penahanan tersebut adalah "kartu penting untuk menekan" dalam negosiasi guna menjamin pembebasan 27 anggota pasukan keamanan Lebanon yang ditangkap militan -- suatu pandangan yang diberikan oleh sejumlah pejabat Lebanon lainnya yang membenarkan penahanan itu.

Seorang perwira keamanan senior Lebanon mengatakan istri Baghdadi melakukan perjalanan dengan salah seorang puterinya, berbeda dari laporan-laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa dia pergi bersama puteranya. Tes DNA dilakukan untuk memverifikasi dia anak Baghdadi, kata pejabat itu.

Mereka ditahan di bagian utara Lebanon. Para penyelidik mengajukan pertanyaan kepadanya di Kementerian Pertahanan Lebanon.


Para pejabat Amerika Serikat mengatakan mereka sedang mempelajari laporan-laporan dari Lebanon. Seorang pejabat mengatakan jika salah seorang istri atau anak Baghdadi ditahan, AS yakin pihaknya dapat mengidentifikasi dengan positif mereka walaupun pejabat itu tidak mengatakan bagaimana.

Sejauh ini belum ada reaksi segera dari Negara Islam melalui lamannya walau beberapa pendukung menolak laporan tersebut.

Fawaz Gerges, seorang pakar Timur Tengah di London School of Economics, mengatakan penahanan itu mengindikasikan bahwa koalisi pimpinan AS tampaknya memiliki intelijen solid di Suriah dan Irak.

"Saya bicara pada sejumlah orang yang memberitahu saya ini merupakan penangkapan terkoordinasi antara dinas intelijen Amerika dan tentara Lebanon," kata dia kepada kantor berita Reuters.

"Seandainya saya Abu Bakr Baghdadi saya sangat ingin tahu bahwa mereka sudah sangat dekat," kata dia. "Ini suatu perkembangan ... itu sangat menggusarkan ISIS khususnya kepemimpinan tertinggi."

Kedutaan Besar AS di Lebanon menyatakan itu adalah operasi yang dilakukan pemerintah Lebanon, tanpa memberi komentar lebih jauh.

Dulami adalah salah seorang dari 150 wanita yang dibebaskan dari satu penjara Suriah pada Maret sebagai bagian dari pertukaran tahanan yang mengarah pada pembebasan 13 biarawati yang disandera oleh para militan terkait Al Qaida di Suriah, menurut laporan-laporan media saat itu.

Baghdadi yang nama sebenarnya Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai memiliki tiga istri, dua warga Irak dan satu lagi asal Suriah, menurut sumber-sumber suku di Irak. (*ant/rt)

Petinggi OPM minta Jokowi Merdekakan Papua atau RI akan Malu

Filep karma

Salah satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma, minta Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan kemerdekaan bagi Papua secara sukarela.

Filep telah dipenjara 10 tahun dari vonis 15 tahun penjara setelah dia menyerukan pengibaran bendera "Bintang Kejora" pada tahun 2004.

Kepada media Australia, Filep mengaku telah meminta Jokowi agar sukarela memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat sehingga Indonesia tidak malu di forum internasional.

Dia melakukan wawancara dengan Fairfax Media ketika dizinkan keluar dari penjara sesaat pada 15 November 2014 untuk menghadiri pernikahan putrinya. Dia telah dimasukkan kembali ke penjara oleh polisi setelah acara pernikahan putrinya rampung.

PBB dan Amnesty International telah menjulukinya tahanan politik dan menyerukan pembebasannya. Dia menolak semua upaya untuk diberikan remisi, amnesti atau pun pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik.

"Ini adalah hak saya untuk dibebaskan tanpa syarat, karena itu adalah hak semua orang untuk berbicara," ujarnya yang tetap mengklaim tidak bersalah atas tindakannya menyerukan pengibaran bendera "Bintang Kejora".

Menurut Filep, Jokowi mungkin menjadi orang yang baik. "(Tapi) kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden (Indonesia) berikutnya setelah Jokowi, jadi dia menjadi jaminan bagi kita," ucapnya yang dilansir The Age, kemarin (30/11/2014).

Filep lantas membandingkan kasus Papua dengan Timor Leste yang telah merdeka.

"Saya menawarkan solusi dan menurut saya itu adalah win-win solution. Jika Jokowi benar-benar mengakui (Indonesia) ini adalah negara demokrasi dan tidak menjajah Papua, ia harus mempersiapkan orang-orang Papua untuk merdeka Dia harus memfasilitasi itu. Seperti Australia memfasilitasi Papua Nugini mendapatkan kemerdekaan mereka," imbuh dia.

Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar, kepada Fairfax Media, percaya bahwa masalah Papua bisa diatasi dengan keberpihakan anggaran dari pusat. (*sindo)

PHOTOS: Karya Menakjubkan Seniman ‘Pelukis Alam’ Andres Amador


Seniman asal San Francisco Andres Amador menciptakan 'lukisan pantai' dalam skala besar menggunakan tongkat kayu. Foto-foto udara ini menampilkan karya Amador di pantai-pantai saat surut. Saat gelombang pasang datang, maka lukisan karya Amador ini akan hilang tersapu ombak. (Photograph by Edward Saenz)


Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador
Aerials of the amazing art of 'playa painter' Andres Amador

Photo source: Yahoo.com

FOTO SADIS: Festival “Bantai 5000 Kerbau” di Nepal Dikutuk Dunia



Pembantaian lebih dari 5000 ekor kerbau pada acara Gadhimai Hindu Festival di Nepal mendapat kecaman global dari badan amal hewan. Hewan ternak termasuk ayam, kambing dan babi dibunuh sebagai bagian dari apa yang dianggap sebagai ritual pengorbanan terbesar di dunia.

Umat Hindu percaya festival tersebut membawa keberuntungan dan akan membuat Gadhimai- Dewi Kekuasaan Hindu- mengabulkan keinginan mereka.

Selebriti Inggris Joanna Lumley menjadi salah yang menentang festival Gadhimai, dia bahkan sempat memimpin protes bulan lalu melalui amal Compassion in World Farming .

"Saya suka Nepal, baik negeri dan rakyatnya. Tapi Festival Gadhimai ini membuat hewan menderita, menghebohkan bahkan merupakan anomali di negeri yang indah ini," katanya dilansir dariThe Independent, Sabtu (29/11/2014).

Ritual ini dimulai sebelum fajar di luar kuil Gadhimai di Bariyarpur, Nepal di mana seorang pemimpin akan menestekan darahnya sendiri dikombinasikan dengan darah seekor tikus, ayam, merpati, kambing dan babi.

"Pemandangan dan suara yang tak terbayangkan. Kolam darah, binatang berteriak kesakitan dan panik, anak-anak bermata lebar saling mencari, orang-orang berlumuran darah. Bahkan beberapa orang meminum darah hewan yang masih hangat," kata jayasimha Nuggehalli, Direktur human Society International Cabang India.

Bahkan sebuah badan amal Italia, Partito EcoAnimalista menyebut, festival Gadhimai ini merupakan kegilaan agama yang tak terkontrol. Kerbau-kerbau tak diberi makanan dan air selama beberapa hari sebelum disembelih untuk membuat mereka jinak dan lemah.







Akankah Jokowi Izinkan HAMAS buka Kantor di Jakarta?


Wacana pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia disambut baik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut HTI, didirikannya kantor perwakilan Hamas di Indonesia dapat mempermudah penyaluran bantuan terhadap Palestina.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri-negeri Muslim, khususnya berkenaan dengan usaha untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina, ialah akses, baik akses masuk maupun keluar. Karena itu, HTI melihat, jika Hamas diizinkan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia, akses untuk menyalurkan bantuan ke Palestina bisa didapatkan secara langsung.

"Dengan Hamas membuka perwakilan di Indonesia, sudah tidak ada lagi hambatan itu," terang Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, lansir ROL, Ahad (29/11).

HTI juga menilai pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia akan memberi preseden positif terhadap lahirnya kantor-kantor perwakilan Hamas di negara-negara Muslim lainnya. Jika Indonesia, sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, memberi izin pendirian kantor perwakilan Hamas, negara-negara Muslim lainnya juga bisa terdorong untuk melakukan hal serupa.

"Itu akan menjadi semacam contoh bentuk dukungan konkrit rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina," lanjut Ismail.

Karena itu, HTI menyambut baik wacana ini dan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan izin terhadap pendirian kantor perwakilan ini. Selain itu, HTI juga berharap Jokowi menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

HTI juga berharap, jika pendirian kantor perwakilan ini jadi dilaksanakan, bentuk dukungan terhadap Palestina tak hanya berhenti pada pembukaan kantor saja. "Harus ada langkah-langkah konkrit lainnya untuk merealisasikan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina," jelas Ismail.

Tak Keberatan

Masyarakat Indonesia tidak merasa keberatan jika organisasi Hamas Palestina membuka kantor di Jakarta. Ketua Umum Pusat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Tuti Alawiyah mengaku sangat mendukung rencana tersebut.

Sebagai negara pendukung Palestina, kata Tuti, permintaan ini tentu tidak menjadi beban berat bagi Indonesia. "Karena selama ini kan Indonesia resmi menjadi negara pendukung kemerdekaan Palestina," ujar Tuti saat dihubungi Republika Online (ROL) pada Sabtu (29/11).

Menurut Tuti, rencana pembangunan kantor perwakilan ini sangat bagus. Tuti menjelaskan, dengan adanya kantor Hamas di Jakarta, Indonesia bisa menjalin lebih erat dengan Palestina.

Tuti mengungkapkan, dengan adanya kantor Hamas, Indonesia bisa merasa lebih dekat dengan Paletina. Selain itu, Indonesia juga akan lebih mudah memberi bantuan kepada masyarakat Palestina. Tuti menambahkan, masyarakat Indonesia bisa lebih merasa penderitaan rakyat Palestina.

Menurut Tuti, permintaan Hamas itu sangat bagus. Indonesia sebagai negara pendukung, katanya, perlu merealisasikan permintaan Hamas ini. "Jadinya Indonesia tidak setengah-setengah memberikan bantuan kepada Palestina," ujarnya.

Tuti menegaskan, secara pribadi, ia sangat mendukung. "Asal dengan satu catatan," ungkapnya. Menurutnya, hubungan antara Hamas dan Fatah benar-benar baik. Tuti mengaharpkan, antara dua organisasi ini bisa saling menguatkan dan tidak berseteru lagi. "Apabila itu bisa dilakukan, barulah Indonesia bisa memberikan izin pembangunan kantor tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, sekitar tujuh delegasi organisasi Hamas Palestina menyambangi pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11). Delegasi yang dipimpin oleh Abu Umar Muhammad tersebut, meminta DPR untuk mengizinkan Hamas membuka kantor perwakilan di Jakarta.

Anggota Hamas tersebut meminta dukungan politik lebih dari Indonesia. Mereka berharap bisa menggalang dukungan melalui parlemen agar dapat memberi bantuan langsung kepada bangsa Palestina. (*ROL)

Netizen Sindir Jokowi, #BukanUrusanSaya jadi Trending Topic


Jika SBY memiliki kalimat 'sakti', "Saya prihatin," warga dunia maya juga ternyata mencatat berkali-kali Presiden Jokowi menyebut kalimat ini. Seakan-akan menyindir, ribuan netizen menyemarakkan twitter dengan tagar #BukanUrusanSaya.

Dunia maya sudah mulai menandai kalimat khas yang diucapkan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya kalimat sakti 'saya prihatin', nitizen punya 'bukan urusan saya' untuk Jokowi.

Berdasarkan survey Evello.co.id lewat akun twitternya ‏@EvelloCorp, disebutkan hastag atau tanda pagar #bukanurusansaya pertama kali muncul pada Sabtu siang (29/11).

Kicauan nitizen dengan tanda pagar tersebut terus meroket. Hingga Ahad pagi (30/11), kicauan sudah hampir menyentuh 3ribu tweet.

"hashtag #BukanUrusanSaya meningkat. Jmlh kicauan mencapai 2.761 tweet. @PintarPolitik," tulis evello.

Kebanyakan nitizen mengutip atau menyertakan berita-berita tentang Jokowi atau isu hangat yang sedang mengemuka. Kemudian mereka menyertakan hastag #bukanurusansaya.

Seperti akun ‏@herlan_riyanto "@DS_Andiniq:Fix asbun yg blg hrg efek domino ga bakal naik y @odongodong4: #BukanUrusanSaya @jokowi_do2. Begitu juga dengan ‏@IfathNungka, "Urusane Speak Bombay wae LOL "@tkginternet: kalau semua #BukanUrusanSaya lalu urusan saya apa? @PintarPolitik".

Akun, @peppramu juga menyebut "#BukanUrusanSaya "@bamset77: "@ad_dhoif: Gmn ya reaksi org ini stlh pollycarpus bebas bersyrat? :)) ".

"Pfft...dulu janjinya muluk2 sekarang #BukanUrusanSaya => Jaksa Agung: Kasus HAM Belum Jadi Fokus Jokowi"


Begitu pula ‏@SangPemburu99, "#BukanUrusanSaya RT"@PintarPolitik: Presiden Jokowi Kesal Trans Jakarta Tidak Maksimal"

"#BukanUrusanSaya "@BayoeNegara: Sekarang klo tidak puas dengan pelayanan dr pemerintah harus DIAM...!!! Gak boleh protes..!! @PintarPolitik" tulis @fadlier

Akun ‏@nitasidik yang ikut mengomentari sindiran "bukan urusan saya'

"Teguran ini supaya Sang Presiden sadar bahwa sekecil apapun yg terjadi diNegara ini tdk bs diselesaikan dgn ucapan #BukanUrusanSaya"

Berdasarkan penelusuran, sejak menjabat menjadi Gubernur DKI, Jokowi sempat beberapa kali menjawab dengan kalimat tersebut. Mulai dari Jembatan Blok G hingga persoalan Bus Transjakarta rusak. (*ROL)

Netizen Sindir Jokowi, #BukanUrusanSaya jadi Tending Topic


Jika SBY memiliki kalimat 'sakti', "Saya prihatin," warga dunia maya juga ternyata mencatat berkali-kali Presiden Jokowi menyebut kalimat ini. Seakan-akan menyindir, ribuan netizen menyemarakkan twitter dengan tagar #BukanUrusanSaya.

Dunia maya sudah mulai menandai kalimat khas yang diucapkan Presiden Joko Widodo. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya kalimat sakti 'saya prihatin', nitizen punya 'bukan urusan saya' untuk Jokowi.

Berdasarkan survey Evello.co.id lewat akun twitternya ‏@EvelloCorp, disebutkan hastag atau tanda pagar #bukanurusansaya pertama kali muncul pada Sabtu siang (29/11).

Kicauan nitizen dengan tanda pagar tersebut terus meroket. Hingga Ahad pagi (30/11), kicauan sudah hampir menyentuh 3ribu tweet.

"hashtag #BukanUrusanSaya meningkat. Jmlh kicauan mencapai 2.761 tweet. @PintarPolitik," tulis evello.

Kebanyakan nitizen mengutip atau menyertakan berita-berita tentang Jokowi atau isu hangat yang sedang mengemuka. Kemudian mereka menyertakan hastag #bukanurusansaya.

Seperti akun ‏@herlan_riyanto "@DS_Andiniq:Fix asbun yg blg hrg efek domino ga bakal naik y @odongodong4: #BukanUrusanSaya @jokowi_do2. Begitu juga dengan ‏@IfathNungka, "Urusane Speak Bombay wae LOL "@tkginternet: kalau semua #BukanUrusanSaya lalu urusan saya apa? @PintarPolitik".

Akun, @peppramu juga menyebut "#BukanUrusanSaya "@bamset77: "@ad_dhoif: Gmn ya reaksi org ini stlh pollycarpus bebas bersyrat? :)) ".

"Pfft...dulu janjinya muluk2 sekarang #BukanUrusanSaya => Jaksa Agung: Kasus HAM Belum Jadi Fokus Jokowi"


Begitu pula ‏@SangPemburu99, "#BukanUrusanSaya RT"@PintarPolitik: Presiden Jokowi Kesal Trans Jakarta Tidak Maksimal"

"#BukanUrusanSaya "@BayoeNegara: Sekarang klo tidak puas dengan pelayanan dr pemerintah harus DIAM...!!! Gak boleh protes..!! @PintarPolitik" tulis @fadlier

Akun ‏@nitasidik yang ikut mengomentari sindiran "bukan urusan saya'

"Teguran ini supaya Sang Presiden sadar bahwa sekecil apapun yg terjadi diNegara ini tdk bs diselesaikan dgn ucapan #BukanUrusanSaya"

Berdasarkan penelusuran, sejak menjabat menjadi Gubernur DKI, Jokowi sempat beberapa kali menjawab dengan kalimat tersebut. Mulai dari Jembatan Blok G hingga persoalan Bus Transjakarta rusak. (*ROL)

Tahukah Anda: ISIS Kini Kuasai Wilayah Seluas Negara Inggris



Daulah Islam atau Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) mengendalikan sepertiga wilayah Irak dan sepertiga wilayah Suriah, yang jika digabung luasnya seukuran negara Inggris.

Hal itu diungkapkan Joshua Landis, pakar Suriah dan direktur dari University of Oklahoma Center for Middle East Study. 

"(Wilayah) negara yang dikuasasi ISIS seluas Inggris. Memiliki sekitar delapan atau sembilan juta orang di dalamnya," katanya.

Hal itu dia sampaikan kepada Talal al-Haj, kepala biro Al Arabiya di New York.

"(Pasukan) koalisi itu tidak benar-benar mengontrol setiap milisi, yang merupakan salah satu masalah dan itu mengapa Amerika Serikat telah berhenti mengirim uangnya melalui koalisi," ujar Landis, yang dilansir Sabtu (29/11/2014).

Landis mengatakan bahwa badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, mengirimkan senjata dan berhadapan langsung dengan milisi yang melawan rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah sejak mantan kepala Dewan Militer Agung Tentara Pembebasan Suriah, Salim Idris, dipaksa keluar dari Suriah tahun lalu.

"Semua senjata yang berasal dari Amerika dan produk lainnya, dicuri militan Islamis, dan Amerika Serikat menyerah," imbuh dia. 

"Saya tidak berpikir bahwa Washington memiliki rencana yang jelas."

Dia menegaskan, koalisi yang dipimpin AS, tidak bisa menghancurkan ISIS dengan membom mereka. 

"Wilayah ini (Suriah dan Irak) membutuhkan pemerintah yang lebih baik atau akan terus menjadi medan pemberontakan dan radikalisme," ucapnya.


Beranikah Indonesia tenggelamkan Kapal Asing? DPR: “Jokowi Gak Usah Banyak Omong!”



Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menenggelamkan kapal asing yang masuk ke laut di Indonesia secara ilegal.

"Menurut saya itu kan pendapat ya, itu biasa-biasa saja. Saya sih kalau Pak Jokowi melakukan itu (tembak kapal pelanggar perbatasan) saya mendukung," kata Fadli dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).

Menurut Fadli, dalam beberapa tahun terkahir tercatat beberapa kali kapal nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perbatasan dibakar oleh pihak Malaysia.

Kebijakan penenggelaman itu, kata Fadli, disebut sebagai tindakan resiprokal atu saling balas.

"Kalau kapal-kapal nelayan kita dibakar di Malaysia atau ditenggelamkan, ya kita juga bisa melakukan hal yang sama," kata Fadli.


Dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal tersebut, Fadli mengimbau pemerintah untuk meninjau norma atau hukum-hukum internasional yang berlaku.

Dia pun juga mendesak Jokowi untuk segera membuktikan kebijakan yang sempat mendapat respons negatif dari pihak Malaysia tersebut.

"Jadi sebenarnya pemerintah, Pak Jokowi gak usah terlalu banyak omong lah. Coba dilakukan saja dulu. Satu ditenggelamkan, enggak usah banyak-banyak," kata Fadli. (*snd)


Uskup Inggris usulkan Bacaan Qur'an iringi Penobatan Pangeran Charles


Mantan uskup senior di Inggris minta penobatan Pangeran Charles sebagai raja baru Kerajaan Inggris nantinya dibuka dengan pembacaan Alquran.

Hal itu dimaksudkan sebagai masukan akomodasi untuk warga Muslim di Inggris agar benar-benar ikut merasa menjadi bagian dari Inggris.

Lord Harries, mantan uskup senior di Oxford dan pemikir liberal terkemuka mengatakan, bahwa dia yakin penobatan Pangeran Charles akan memberikan ruang bagi pemimpin agama non-Kristen untuk memberikan restu kepadanya sebagai raja baru.

Harries sampai saat ini masih memberikan pelayanan sebagai asisten uskup di Keuskupan Southwark. Menurutnya, komunitas Gereja Inggris harus memimpin dalam sikap yang ramah terhadap komunitas lain.


Menurutnya, saat acara layanan sipil di Katedral Bristol tahun lalu, pihak berwenang gereja telah sepakat, bahwa pembacaan Alquran membuka ritual Kristen.

"Ini adalah tindakan amkomodasi kreatif brilian yang membuat Muslim merasa dihargai," ucapnya, seperti dikutip Daily Mail, Sabtu (29/11/2014).

"Kebanyakan orang akan kagum pada gagasan bahwa seorang pemimpin Kristen akan mempertimbangkan penggunaan Alquran di sebuah pelayanan Kristen di biara Kristen," puji Simon Calvert, dari Kelompok Studi Christian Institute.

Kendati demikian, usulan Harries itu juga menuai kritik. Douglas Murray, seorang editor Spectator, mengatakan, jika umat Islam dilibatkan dalam layanan penobatan, maka harus ada ruang untuk bagi umat Hindu, Sikh, dan ateis juga.

"Jika ada menjadi bacaan Alquran di penobatan, demi masalah timbal balik, semua masjid di Inggris harus memberikan kesempatan doa mingguan untuk Raja dan Angkatan Bersenjata (Inggris) pada saat (sebelum) salat Jumat," ujarnya. (*dailymail/snd)