Pendukung Calon Presiden (Capres) PDIP Joko Widodo atau Jokowi di dunia maya, dinilai melakukan penggiringan opini agar Jokowi tidak pernah salah di mata publik.
Pendukung fanatik Jokowi yang kemudian menimbulkan istilah baru yakni pasukan nasi bungkus (panasbung), dinilai tidak mengedepankan aspek moral dalam berpolitik.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan adanya akun bayaran pendukung Jokowi di media sosial sebagai bentuk penggiringan opini publik untuk tujuan tertentu.
"Kalau memang akun-akun di media sosial seperti di Twitter itu dikendalikan, berarti ada maksud tertentu menggiring opini publik. Harusnya ketika berpolitik, tidak boleh lepas dari moral. Seharusnya dalam memperoleh kekuasaan itu netral, tidak ada penggiringan," kata Emrus, Senin (28/4/2014).
"Satu orang membawahi banyak akun di media sosial, itu sama saja dengan kebohongan publik. Sepertinya banyak orang yang berkomentar, padahal hanya dikendalikan satu orang supaya terbentuk opini," lanjutnya.
 |
| Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing - (Foto: istimewa) |
Direktur Lembaga Emrus Corner itu memaparkan penggiringan opini publik yang dilakukan akun bayaran pendukung Jokowi tak jauh beda dengan money politics. Apalagi setelah beredar informasi, akun yang biasa berkomentar untuk mendukung Jokowi dan menjelek-jelekkan capres lain itu ternyata menerima gaji.
"Apalagi seperti itu (pendukungnya menerima gaji). Itu tidak jauh beda dengan menghalalkan money politics. Seharusnya gerakan masyarakat itu natural, tidak ada penggiringan. Ini sama saja dengan politik mobilisasi Hitler. Bedanya, mobilisasi Hitler saat itu dilakukan dengan ancaman. Pergerakan lewat media sosial seperti itu (akun bayaran), menghalalkan money politics," imbuhnya.
0 comments:
Posting Komentar