Pemerintah rezim Mesir kini memperketat pengawasan guna membumihaguskan pengaruh Ihkwanul Muslimin di masjid-masjid seluruh negeri.
Rezim Mesir menyetujui lebih dari 170.000 mubalig yang boleh memberi ceramah Jumat, agar masjid-masjid tidak jatuh "ke tangan kaum ektremis," tulis Al Arabiya, mengutip Reuters, Jumat (11/4/2014).
Pemerintah dukungan militer mencoba mengawasi masjid dengan ketat sejak tentara menggulingkan Mohammad Mursi yang diusung Ikhwanul pada Juli lalu, setelah marak demo anti-pemerintahnya.
Para mubalig yang mendapat persetujuan itu dilatih di Universitas Al-Azhar, yang merupakan pusat pendidikan Islam Sunni, dan sejumlah lembaga yang dibina kementerian agama, menurut rilis yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri, Kamis (10/4/2014).
"Ini demi memperkuat supervisi kementerian agama di seluruh masjid Mesir, supaya mereka tidak jatuh ke tangan para ekstremis dan mereka yang tidak berkualitas, dan mencegah digunakan untuk tujuan partai atau sektarian," tulis rilis tersebut.
September lalu, kementerian agama melarang mubalig tanpa sertifikat tak boleh memberikan ceramah di masjid-masjid, yang bagi partai-partai Islam sungguh menyulitkan untuk rekrutmen kader. Ketika itu sudah 55.000 mubalig tak berlisensi dilarang memberikan ceramah.
Pemerintah memuji "langkah besar" kementerian agama ini karena dengan cepat akan merontokkan ulama tanpa izin untuk berceramah. Ada sekitar 12.000 mubalig tak berlisensi yang tersingkir dan tak boleh menyampaikan ceramah, tanpa batas waktu.
Pemerintah Mesir menyebut gerakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Sementara Ikhwanul menyatakan tak terlibat dalam sejumlah serangan mematikan yang menyasar pasukan kemanan sejak Mursi terguling. (*alarabya)
0 comments:
Posting Komentar