Profesor Malaysia Ini akui negaranya maling

Profesor Syed Farid Alatas asal Malaysia mengajar di Universitas Nasional Singapura (NUS) mengakui negaranya maling. Dia menilai pejabat Negeri Jiran itu banyak mempekerjakan koruptor. Ini dibuktikan dengan menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Malaysia yang terus merosot.

Surat kabar the Malay Mail melaporkan, Selasa (27/11), Alatas mengutarakan hal itu di sebuah seminar pemberantasan rasuah di Akademi Anti-Korupsi Malaysia, kemarin. Menurunnya CPI secara drastis menunjukkan pejabat negara itu tidak menerapkan budaya jujur. "Pemberantasan korupsi harus dipraktikkan setiap hari di Malaysia. Bukan hanya dibahas secara teori saja," ujar dia.




Alatas menyebutkan berdasarkan pengalaman selama ini banyak warga Malaysia pesimis terhadap pemberantasan korupsi lantaran masih banyak kasus penyuapan, pembalakan liar, jalanan rusak, turunnya kualitas pendidikan, dan tidak jujurnya pegawai negeri sipil Malaysia. "Dalam pandangan agama Islam, korupsi pun adalah haram hukumnya." katanya.

Syed Farid merupakan salah satu dari tiga pembicara dalam forum itu di samping Akhbar Satar dari Transparency International Malaysia serta Edmund Trence Gomez dari Universitas Malaya. Akhbar menghargai upaya pemberantasan korupsi di Malaysia namun selama ini belum menyentuh pelaku korupsi besar, sementara Gomez mengkritik sebuah laporan penelitian dari Institut Demokrasi dan Ekonomi tentang pemberantasan korupsi diluncurkan pada acara juga dihadiri oleh Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi ini. Menurutnya penelitian itu tidak menganalisa kasus-kasus korupsi besar di masa lalu. "Malaysia harus membandingkan negara mereka dengan Korea Selatan yang dulu miskin pada 1950-an." ujarnya.

Laporan itu menunjukkan lemahnya upaya pemerintah Malaysia dalam memberantas korupsi, termasuk di dalam lembaga pemerintah dan swasta. Pemerintah selama ini belum mengatasi akar masalah korupsi dan lembaga-lembaga terkait belum terkoordinasi baik. Mental maling orang Malaysia bukan hanya menjarah uang negara, mereka juga sering mengklaim kebudayaan milik negara lain dan diakui milik mereka.