Ribuan pengunjuk rasa, sebagian besar beragama Islam, turun ke jalan di Montreal untuk mengekspresikan kemarahan, Sabtu (14/9), mengenai rencana untuk melarang pekerja sektor publik mengenakan pakaian keagamaan di Quebec.
Pelarangan penggunaan jilbab, turban dan pakaian lain keagamaan adalah bagian dari perbaikan yang diusulkan dalam "Piagam Nilai-Nilai" oleh provinsi di Kanada itu.
"Katakan Tidak untuk piagam," teriak para demonstran, sambil meneriakkan "Quebec bukan Prancis". Mereka merujuk kepada undang-undang serupa yang telah berlaku di negara itu selama lebih dari dua tahun.
Usul rencana itu, yang akan segera disampaikan kepada parlemen, telah memicu perdebatan sengit sejak perincian isinya bocor ke media beberapa pekan yang lalu .
Usul ini akan melarang karyawan sektor publik mengenakan "simbol keagamaan yang mencolok", termasuk jilbab, turban, dan salib besar di tempat kerja, tetapi memungkinkan perhiasan keagamaan tertentu, asalkan itu "tidak sangat mencolok".
Proposal itu juga mengharuskan orang-orang yang memperoleh pelayanan negara "untuk menunjukkan wajahnya secara menyeluruh" - sebuah kebijakan yang melarang beberapa pakaian tradisional seluruh tubuh yang dikenakan oleh wanita Muslim .
Menteri Quebec yang bertanggung jawab atas masalah ini , Bernard Drainville , mengatakan baru-baru ini bahwa menghapus penggunaan pakaian keagamaan oleh pekerja pemerintah di sektor publik akan membantu memberikan rasa persatuan yang lebih besar di antara warga Quebec.
Proposal itu juga bertujuan untuk menumbuhkan "netralitas agama negara," katanya.
"Cara terbaik untuk menghormati semua warga Quebec, cara terbaik untuk menghormati semua keyakinan dan semua agama, adalah bagi negara untuk tidak memiliki agama," kata Drainville .
Alasan netralitas itu namun tidak berlaku, bagi salib yang telah menghiasi ruang utama Majelis Nasional sejak 1936, yang akan tetap dipasang untuk menghormati "warisan budaya" provinsi itu, tegasnya.
Usul larangan itu telah memicu kritik keras , termasuk dari sejumlah politisi federal, termasuk kepala kantor Kanada urusan isu multikulturalisme .
Menteri Tenaga Kerja, Pembangunan Sosial dan Multikulturalisme Jason Kenney mengatakan "sangat prihatin" jika upaya itu akan membatasi kemampuan warga Kanada untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan itu akan mempengaruhi praktek keimanan mereka" (*/aktual)
0 comments:
Posting Komentar