Kiai Athian berujar, langkah Polri selanjutnya amat dinanti berbagai pihak mengenai perizinan jilbab ini.
"Pimpinan Polri pasti paham bahwa jilbab ini bagian dari tata cara beragama. Melarang jilbab serupa dengan melarang shalat kan jadinya," katanya Jakarta, Sabtu (14/12).
Karenanya, Polri harus cermat mengambil tindakan. Menurutnya, satu-satunya langkah yang harus Polri ambil menurutnya ialah melegalkan jilbab.
Ia berujar, efek buruk akan Polri terima bila sampai aturan jilbab polwan ini tidak jadi ditelurkan. Antipati dan sentimen umat Muslim Indonesia harus siap Polri hadapi.
"Umat justru menolong Polri untuk melepaskan diri dari belenggu dosa (karena menunda izin jilbab). Kalau sampai tidak mau ditolong mengkhawatirkan sekali," ujar pria yang gemar berpeci hitam ini.
Coreng Wajah Polri
Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie berpendapat, perbedaan pendapat di pimpinan Polri soal pembolehan polwan mengenakan jilbab saat bertugas, mencoreng citra Korps Bhayangkara tersebut.
"Ini kan mencoreng wajah polisi, bukan hanya soal jilbabnya. Tapi kok pimpinan kepolisian berbeda pendapat dan menyeruak keluar? Itu yang tidak sehat, ini masalah internal Polri," kata Jimly di Jakarta, Kamis (12/12).
Jimly mengimbau Polri harus kompak dalam satu sistem komando. Jika Kapolri Jenderal Polisi Sutarman sudah mengizinkan polwan berjilbab, maka harus dilaksanakan. Lagi pula, kata Jimly, apa ruginya jika polwan memakai jilbab, padahal hanya untuk fashion.
Saat ini, pemakaian jilbab jangan lagi diartikan sebagai persoalan agama dalam arti sempit dan jangan dilihat sebagai masalah serius. Apalagi melihatnya sebagai permasalahan ideologi atau agama.
"Itu sudah fashion sekarang, tidak lagi persoalan agama dalam arti sempit. Siapa saja bisa pakai, sehingga saya rasa tidak apa-apa (jika polwan berjilbab). Jangan dilihat masalah serius, jangan dilihat ideologis atau agamis," tegas Jimly. (*/rol)
0 comments:
Posting Komentar